Fraksi Nasdem: Banyak Paslon belum Siap Kalah -->
Cari Berita

Advertisement

Translate

Berita Pilihan

Fraksi Nasdem: Banyak Paslon belum Siap Kalah

editor: hut_kamrin
Sabtu, 02 Januari 2021

Wakil Ketua Komisi III DPR RI Saan Mustopa. Foto: Istimewa


Jakarta, KOMENTAR.ID

Banyaknya permohonan gugatan perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) Pilkada 2020 yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi (MK) bukan karena penyelenggaraan pilkada tidak jujur dan adil, tetapi pasangan calon (paslon) belum siap menerima kekalahan.


"Menurut saya lebih kepada faktor kesiapan paslon untuk menerima kekalahan," ungkap Wakil Ketua Komisi II DPR RI dari Fraksi NasDem, Saan Mustopa, Senin (28/12) lalu.


Buktinya, kata Legislator NasDem itu, paslon tetap mengajukan gugatan meski perolehan suaranya terpaut jauh. Fakta ini juga yang membuat MK sulit menerima permohonan gugatan.


"Tidak sesuai dengan yang disyaratkan undang-undang ketika maju ke MK. Bahkan ada yang terpaut 10 persen, serta di atas 10 persen mereka juga melakukan gugatan," ujar Saan.


Kondisi berbeda ketika paslon yang mengajukan sengketa terpaut tipis perolehan suara dari lawannya. Temuan itu potensial diterima MK dan diuji hingga tahap persidangan.


Perolehan suara yang tidak berbeda jauh memungkinkan adanya potensi kekeliruan penghitungan atau dugaan manipulasi. Kasus itu perlu dibuktikan di MK.


Ia menilai, penyelenggaraan Pilkada 2020 sejatinya telah berjalan maksimal. Fungsi pengawasan pun berjalan dengan baik. Ruang untuk memanipulasi data pilkada diyakini minim terjadi.


"Fungsi pengawasan tidak hanya dilakukan Bawaslu tapi juga dari masyarakat dan masing-masing tim pasangan calon saling mengontrol," katanya.


Di sisi lain, Saan mendukung para paslon yang mengajukan gugatan ke MK untuk memperoleh keadilan dalam tahapan pilkada. Langkah itu sesuai tatanan hukum ketimbang berupaya memobilisasi massa.


"Dia (paslon) masuk ke proses pengadilan di lembaga sengketa pemilu MK, daripada mereka berupaya yang misalnya pengerahan massa dan sebagainya. (MK) itu lebih fair dan biar MK yang memutuskan," jelasnya.


Sebanyak 135 gugatan pilkada terdaftar di MK per 23 Desember 2020. Angka ini diperkirakan masih bisa bertambah.


Dari keseluruhan angka tersebut tujuh merupakan sengketa pilkada gubernur dan wakil gubernur, 114 sengketa pilkada bupati dan wakil bupati serta 14 sengketa pilkada wali kota dan wakil wali kota. 


***