Tambang Ilegal Marak di Mitra dan BMR, FORPAKANTIK Seret Pengusaha Sie You Ho ke KPK -->
Cari Berita

Advertisement

Translate

Berita Pilihan

Tambang Ilegal Marak di Mitra dan BMR, FORPAKANTIK Seret Pengusaha Sie You Ho ke KPK

editor: hut_kamrin
11 Desember 2020

Ketua Umum LSM FORPAKANTIK Pierson Nolly Rambing. Foto: Istimewa

Manado, KOMENTAR.ID

Aktifitas penambangan liar di wilayah Ratatotok, Minahasa Tenggara dan Bolaang Mongondow (Bolmong) makin tak terbendung. Ironis, sudah ilegal, tambang liar yang itu melibatkan pengusaha Sie You Ho sulit diredam aparat dan instansi terkait pertambangan. Aktifitas ini disinyalir sempat mereda setelah Kapolda Sulur Irjen Pol Royke Lumowa menutup semua penambangan. 

Sepeninggalan Lumowa, LSM FORPAKANTIK dan Presidium 13 LSM Anti Korupsi menemukan aktifitas penambangan di wilayah Ratatotok dan Bolmong Raya marak lagi. 

"Kami sudah beberapa kali tinjau lokasi. Tambang liar ini melibatkan lelaki bernama Sie You Ho," ungkap Ketua Umum FORPAKANTIK Pierson Nolly Rambing, kepada KOMENTAR.ID, Jumat (12/12), di Manado. 

Pria yang juga Koordinator Presidium 13 LSM Anti Korupsi ini menyeret Sie You Ho ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Salah satu lokasi tambang ilegal di Ratatotok, Kabupaten Minahasa Tenggara. Foto: Istimewa

FORPAKANTIK mendesak KPK segera menurunkan Tim Ahli menindak sejumlah pihak-pihak yang terlibat dalam pengerjaan Proyek Pertambangan Emas Ilegal tersebut sebagaimana 
Pasal 158, 165 UU No 4/ 2009 dan Pasal 36 ayat (1) UU Nomor 32/ 2009 tentang PPLH. Adapun ancaman hukuman sebagai berikut;

Setiap orang yang melakukan usaha penambangan tanpa IUP, IPR atau IUPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, Pasal 40 ayat (3), Pasal 48, Pasal 67 ayat (1), Pasal 74 ayat (1) atau (5) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun dan denda paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah)”

Setiap orang yang mengeluarkan IUP, IPR, atau IUPK yang bertentangan dengan undang-undang dan menyalahgunakan kewenangannya diberi sanksi pidana paling lama 2 tahun penjara dan denda paling banyak Rp 200.000.000,00”

Setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan tanpa memiliki izin lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah). (Pasal 109 ayat (1) UUPPLH)

Pejabat pemberi izin usaha dan/atau kegiatan yang menerbitkan izin usaha dan/atau kegiatan tanpa dilengkapi dengan izin lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah)”. (Pasal 111 ayat (2) UUPPLH)

Dalam penjelasannya, hasil investigasi tim di lapangan, aktivitas pertambangan emas disinyalir sangat tidak terrencana dan tanpa pengawasan 
dari instansi pemerintahan (illegal). 
Salah satu lokasi tambang ilegal di Totabuan, Kabupaten Bolmong. Foto: Istimewa


Pihaknya menyarankan KPK agar memanggil pimpinan instansi terkait yang dianggap mengetahui kronologis aktifitas tambang ilegal, yakni
Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bolaang Mongondouw, 
Kepala Dinas Lingkungan Hidup Minahasa Tenggara, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Prov Sulut, Kepala Dinas ESDM Prov Sulut
dan Kepala Dinas Kehutanan Prov Sulut. 
Salah satu lokasi tambang ilegal di Totabuan, Kabupaten Bolmong. Foto: Istimewa

Disinyalir seluruh para pelaku praktis di lokasi pertambangan tidak mengerti pentingnya pengelolaan lingkungan hidup. Sehingga status bentang tanah yang saat ini sedang
dieksploitasi mengalami pencemaran dan kerusakan.
Salah satu lokasi tambang ilegal di Totabuan, Kabupaten Bolmong. Foto: Istimewa

"Status tanah semakin terkikis sehingga dapat menyebabkan erosi, 
yaitu sudah terdapatnya lubang yang sangat besar yang tidak mungkin ditutup kembali yang mana dampak negative dari aktivitas tersebut menyebabkan telah terjadinya kubangan (genangan) air dengan kandungan zat asam yang sangat tinggi (unsur kimia)," jelas dia. 

Air kubangan tersebut disinyalir mengandung zat bersifat racun bagi lingkungan setempat yang mengakibatkan ekosistem terancam tidak dapat berkembang dengan baik serta berpotensi mencemarkan 
lingkungan hidup. Kemudian SO4 di lingkungan setempat sudah berpengaruh pada tingkat kesuburan tanah dan PH tanah. Akibat pencemaran tanah tersebut maka ekosistem yang ada di atasnya akan terancam punah.
Salah satu lokasi tambang ilegal di Totabuan, Kabupaten Bolmong. Foto: Istimewa

"Itu fatal karena mencemari lingkungan hidup. Kegiatan tambang tersebut juga 
disinyalir telah melanggar UU Nomor 5/1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan 
Ekosistem. (*)