Ada TPS di Minut, Boltim dan Kotamobagu Berpotensi Pemungutan Suara Ulang -->
Cari Berita

Advertisement

Translate

Berita Pilihan

Ada TPS di Minut, Boltim dan Kotamobagu Berpotensi Pemungutan Suara Ulang

editor: Jandry Kandores
Kamis, 10 Desember 2020

Ilustrasi pemungutan suara di TPS. (Foto: Istimewa)


Jakarta- Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) RI menemukan adanya indikasi pelanggaran pada Pilkada Serentak Rabu (09/12/2020) kemarin.


Sebanyak 43 tempat pemungutan suara (TPS) pun berpotensi dilakukan pemungutan suara ulang atau PSU.


Anggota Bawaslu Fritz Edward Siregar mengatakan, penyebab terjadinya PSU di antaranya karena terdapat pemilih yang menggunakan hak pilih orang lain, pemilih yang tidak berhak menggunakan hak pilih, terdapat pemilih menggunakan hak pilih di lebih dari satu TPS.


"Ada pula KPPS mencoblos surat suara, dan KPPS membagikan surat suara kepada saksi pasangan calon untuk dicoblos," kata Fritz saat melakukan konferensi pers di Media Center Bawaslu di Jakarta, Rabu (09/12/2020).


Dia menyebut, 43 TPS tersebut tersebar di Agam, Banggai, Barito Selatan, Binjai, Bungo, Gunung Kidul, Indramayu, Bolaang Mongondow Timur (Boltim).


Lalu, Labuhanbatu Utara, Malang, Toli-Toli, Kapuas Hulu, Kota Bukit Tinggi, Kota Jambi, Kotamobagu, Kota Makassar, Palangkaraya, Kota Sawah Lunto, Kutai Timur, Melawi, Munahasa Utara dan Musi Rawas Utara.


Selanjutnya, PSU berpotensi juga terjadi di Nabire, Pangkajene Kepulauan, Parigi Mouting, Pasaman, Seram Bagian Timur, Sungai Penuh, Tangerang Selatan, dan Tana Datar.


Fritz menerangkan, pengaturan soal PSU terdapat dalam Pasal 112 Undang Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota.


"Ini kami katakan bahwa UU telah menjelaskan batasan-batasan PSU dapat dilakukan," jelasnya.


Dalam pasal tersebut dikatakan, bahwa PSU dapat dilakukan karena ada pembukaan kotak suara, atau bekas pemungutan dan penghitungan suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam perundang-undangan.


Kemudian, Petugas KPPS meminta pemilih memberikan tanda khusus, menandatangani, atau menuliskan nama atau alamat, pada surat suara yang sudah digunakan.


Petugas KPPS merusak lebih dari satu surat suara yang sudah digunakan oleh pemilih sehingga surat suara tersebut menjadi tidak sah, dan/atau lebih dari seorang pemilih yang memberikan hak pilihnya lebih dari satu kali pada TPS yang sama atau berbeda dan/atau lebih dari seorang pemilih yang tidak terdaftar sebagai pemilih mendapat kesempatan memberikan suara di TPS.


(kid/bc/*)