Survei: 62% Rakyat Sulut tak Ingin OD-SK Lanjut 2 Periode -->
Cari Berita

Advertisement

Translate

Berita Pilihan

Survei: 62% Rakyat Sulut tak Ingin OD-SK Lanjut 2 Periode

editor: hut_kamrin
Senin, 02 November 2020

Cagub Sulut Olly Dondokambey (incumbent) saat memenuhi undangan gereja di Talaud. Foto: Istimewa


Manado, KOMENTAR.ID 

Tim Pemenangan Pilkada Partai Golkar Sulawesi Utara (Sulut) memapar anomali politik daerah dengan sebuah survei respon publik terhadap tiga pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sulut. Personil tim pemenangan Golkar Sulut Noldy Pratasis membeberkan, survei yang digelar sejak 1 Oktober hingga 15 Oktober 2020, mengambil sampel 1000 responden di 15 kabupaten/kota. 

Dua formulasi pertanyaan mengenai apakah masih menginginkan incumbent atau butuh gubernur baru? Jika masih, alasan mengapa? Jika butuh gubernur baru alasan mengapa? 

Survei yang berlangsung dua pekan itu, beber Pratasis, pasangan Dr Christiany Eugenia Tetty Paruntu - Sehan Salim Landjar SE (CEP-Sehan) meraih 62%. Menyusul pasangan PDIP Olly Dondokambey - Steven EO Kandouw (OD-SK) 24,6%. Di posisi ketiga, pasangan Vonnie Aneke Panambunan - Hendry Runtuwene (VAP-HR) 11,4%. 

Sementara 2% adalah segmen responden yang memilih belum memberikan jawaban. 

Dari rincian perolehan persentasi keinginan itu, Pratasis mengutarakan enam alasan publik tidak menginginkan incumbent. 

Pertama, kombinasi pasangan pluralis. Tim mencatat 33,7%, publik memberi respon positif pada paket CEP-Sehan yang dianggap model kepemimpinan majemuk. Memadukan elemen etnis menurut Pratasis adalah seni sekaligus hakikat kebhinekaan di pemerintahan. 
Cagub Sulut Christiany Eugenia Tetty Paruntu di tengah-tengah warga. Foto: Istimewa

"Publik merasa paket CEP-Sehan adalah representasi paling sempurna untuk seluruh elemen rakyat," jelas Pratasis. 

Kedua, kegagalan sektor pertanian, nelayan dan perkebunan. Terdapat 30 % resistensi terhadap incumbent OD-SK karena masalah penurunan harga komoditi yang terlampau ekstrim dan tidak ada solusi. 

"Petani trauma dengan harga komoditi. Umumnya petani tidak tahu soal teori ekonomi. Lamban atau tidak sama sekali intervensi pemerintah (OD-SK) terhadap komoditi dan hasil pertanian, memicu harapan publik pada gubernur baru," jelas Pratasis. 

Ketiga, fenomena politik dinasti. Kendati beberapa kesempatan incumbent mematahkan anggapan politik dinasti, rupanya survei Golkar memperlihatkan sekian persen publik memiliki cara pandang berbeda. 

"Terdapat 18,3% anggapan bahwa incumbent menggunakan otoritas pemimpin untuk mengintervensi mekanisme perekrutan yang membuka ruang kekerabatan dan mempersempit orang lain, di wilayah pemerintahan, politik, ekonomi dan organisasi kemasyarakat," tutur Pratasis.  

Keempat, kejenuhan ASN/PNS. Fenomena politik praktis yang membebani ASN/PNS dengan target voters, memicu kejenuhan. Bahkan ASN merasa tidak nyaman dan cenderung terpojok di masyarakat karena tudingan sosial. Di segmen ini terdapat 8% ASN tidak mau dibebani dengan target Pilkada oleh incumbent. 

Kelima, taktik politik rumah ibadah. Kebijakan dan pergerakan incumbent melalui rumah-rumah ibadah agaknya meninggalkan keberatan di masyarakat. Meski hanya 6%, pola yang dikembangkan incumbent dianggap tidak pada porsi yang tepat.

"Karena mencampuri terlalu jauh urusan keagamaan. Sementara publik butuh kebijakan taktis di sektor pertanian, perikanan dan perkebunan," sambung Pratasis. 

Sementara itu, 4% lainnya menginginkan sosok wanita untuk memimpin Sulut, lima tahun ke depan. "Ini umumnya responden kaum wanita," tandas Pratasis.

Ia menambahkan, sisa wakti nyaris 30 hari depan, pasangan CEP-Sehan masih berpeluang meraih simpati di atas 65%. "Kita masih terus bekerja mendekatkan CEP-Sehan dengan rakyat sambil sosialisasi program,” pungkas Pratasis. (*)