Pungut Rp10 Ribu, Pelindo Manado Dinilai Ngawur dan Menyusahkan Penumpang -->
Cari Berita

Advertisement

Translate

Berita Pilihan

Pungut Rp10 Ribu, Pelindo Manado Dinilai Ngawur dan Menyusahkan Penumpang

editor: hut_kamrin
Senin, 09 November 2020

Kantor Pelindo IV Cabang Manado. Foto: Istimewa

Manado, KOMENTAR.ID 

Kebijakan direksi PT Pelabuhan IV Cabang Manado yang menarik biaya masuk pelabuhan menuai protes. Badan Usaha Milik Negara (BUMN) ini  dianggap keterlaluan menarik biaya masuk tanpa alasan sebesar Rp10.000. 

Sedianya, biaya masuk sudah diatur dalam tiket penumpang. Pihak pengelola kapal penumpang juga tak pernah absen menyetor ke Pelindo. Aneh, manajemen Pelindo malah menarik lagi secara terpisah Rp10.000 untuk penumpang, dan Rp5.000 untuk pengantar/penjemput. 

"Ini keterlaluan. Tidak ada dasar tiba-tiba tarik pungutan Rp10.000," ujar Andi Lalenoh, salah satu kerabat penumpang kapal, di Pelabuhan Manado, Sabtu pekan lalu. 

Aktifis Sulawesi Utara Jeffrey Sorongan mendesak Pelindo Manado untuk menghentikan aktifitas pungutan yang sudah berlangsung sepekan terakhir itu. 

Aktifis Sulut Jeffrey Sorongan. Foto: Istimewa

"Masa pandemi jangan bikin kebijakan aneh-aneh yang memberatkan masyarakat. Koq tarik Rp10.000 lagi dasarnya apa? Ini modus korupsi," ungkap Sorongan. 

Kebijakan tersebut dinilai sepihak dan sangat merugikan warga di tiga kabupaten yakni Sitaro, Sangihe dan Talaud.

Ia meminta peninjauan kembali Peraturan Direksi Nomor 5 tahun 2020, yang mencantumkan pungutan Rp 10.000 per penumpang dan pengantar/penjemput ditarik Rp5000. 

"Bahas bersama masyarakat. Butuh perwakilan masyarakat. Lalu uji publik dahulu agar keputusan yang dikeluarkan benar-benar adil," ujar dia. 

Ia berharap, pemerintah daerah di Kabupaten Sanger, Sitaro, Talaud juga ikut berperan.

Sementara itu Denny selaku Kepala Opresional Pelindo Manado belum berhasil dimintai konfirmasi.

PT Pelabuhan Indonesia melakukan manajemen pelabuhan pada wilayah kerjanya sesuai dengan tugasnya yaitu sebagai penglola dan pengembang pelabuhan untuk kebutuhan distribusi logistik. Olehnya, Pelindo menjadi BUMN yang memiliki tugas wewenang dan tanggung jawab dalam pengolaan pelabuhan. (*)