PSDKP Tahuna Gelar Rakor Penanganan Tindak Pidana Kelautan -->
Cari Berita

Advertisement

Translate

Berita Pilihan

PSDKP Tahuna Gelar Rakor Penanganan Tindak Pidana Kelautan

editor: verry_bawoleh
Kamis, 19 November 2020

 

Irklis Memukul Tetengkoren tanda dibukanya rakor (Foto Komentar)

Tahuna KOMENTAR.ID

Bertempat di Graha GMIST Imanuel Tahuna, Kamis (19-/11/20), Stasiun Pengawasan Sumber Daya Kelautan Perikanan (PSDKP) Tahuna melaksanakan kegiatan rapat koordinasi (Rakor) terkait penanganan tindak pidana kelautan dan perikanan di wilayah kerja stasiun PSDKP.

 Kegiatan dibuka Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Kabupaten Kepulauan Sangihe Provinsi Sulawesi Utara, Irklis Sombonaung mewakili Bupati Jabes Ezar Gaghana.

Dalam sambutanya Irklis mengatakan, rapat sangat penting dalam upaya memberantas illegal unreported unregulated fishing (IUUF), sehingga perlu ada sinergi dan kerjasama dalam penegakan hukumnya.

“IUUF adalah kejahatan transnasional yang dampaknya luar biasa mengancam perairan Indonesia. Bahkan dampak negatifnya tidak terbatas pada industri perikanan saja namun juga mencangkup masalah lingkungan,"ungkap Irklis.

Selain itu lanjutnya, Illegal Fishing juga terkait dengan kejahatan lain seperti penyeludupan barang dan manusia buruh illegal, penyeludupan narkoba dan pelanggaran terhadap peraturan perlindungan alam serta kebersihan. Daerah Kabupaten kepulauan Sangihe sebagai wilayah perbatasan NKRI, sangat rentan terhadap hal tersebut.

“Karena itu kita sangat perlu menyikapi dengan penanganan yang serius, tidak hanya oleh satu pihak tapi harus dengan sinergitas semua pihak yang terkait. Sehingga dengan adanya rapat koordinasi ini, saya harapkan dapat menjadi kesempatan untuk membahas dengan tuntas bagaimana penanganan tindak pidana kelautan dan perikanan di Kabupaten kepulauan Sangihe,"ujarnya.

Sementara itu, Kepala Stasiun PSDKP Johanis Rio Medea mengataksn, rapat koordinasi yang telah dilakukan bersama instansi terkait sangatlah penting untuk membangun sinergitas dan penguatan, semua instansi terkait dengan aparat penegak hukum yang menjadi pemangku kepentingan di laut untuk memberantas illegal fishing.

“Kalau sama-sama kita berkomitmen, bersinergi dalam membangun atau meningkatkan pengawasan sumber daya kelautan perikanan khususnya di perbatasan Kepulauan Sangihe, saya yakin ke depan permasalahan illegal fishing dan nelayan asing yang masuk secara illegal pasti bisa terawasi. Kita akan sama-sama bersatu, berkomitmen memberantas illegal fishing,"tukas Rio.

Rapat yang hadiri instansi terkait lingkup Pemkab Sangihe,  perwakilan instansi vertikal, utusan pulau-pulau terluar, Tokoh Masyarakat serta insan Pers, diakhiri dengan sesi tanya jawab seputar permasalahan kelautan dan perikanan di wilalayah Sangihe.