Protap Covid Terabaikan, Sangihe Aman Dari Ancaman Klaster Pilkada -->
Cari Berita

Advertisement

Translate

Berita Pilihan

Protap Covid Terabaikan, Sangihe Aman Dari Ancaman Klaster Pilkada

editor: verry_bawoleh
Kamis, 12 November 2020

Djunaedi Bawenti, Ketua Bawaslu Sangihe (Foto Komentar.ID)


Tahuna, KOMENTAR.ID

Meski terjadi kerumunan massa ratusan hingga ribuan orang pada pelaksanaan kampanye Pilkada Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara (Sulut) di Kabupaten Kepulauan Sangihe, namun saat ini di Sangihe tidak ada warga yang terpapar Covid-19, selain 34 kasus yang sudah ada.

Begitu pun sulit mendeteksi adanya dugaan Orang Tanpa Gejala (OTG) yang berkeliaran, padahal massa yang hadir pada kampanye paslon yang diusung Partai Golkar, Christiana Eugenia Paruntu - Salim Sehan Landjar (CEP-SSL), Sabtu (30/10/20) dan Paslon yang diusung PDIP, Olly Dondokambey - Steven Kandow (ODSK), Senin (09/11/20), banyak  yang melanggar prosedur tetap (Protab) Covid-19.

"Saat dilakukan kampanye dua kali di Sangihe, memang protap jaga jarak sudah terabaikan, namun massa masih menggunakan masker. Dan karena sampai saat ini tidak ada ketambahan Covid-19 pasca kampanye, untuk sementara kami menyebut tidak ada klaster pilkada di Sangihe,"ungkap Juru Bicara Tim Gugus Covid-19 Sangihe, dr Jopy Thungari dikonfirmasi, Kamis (12/11/20).

Meski tidak ada klaster pilkada, pria yang juga Kepala Dinas Kesehatan Sangihe, tetap meminta warga Sangihe mematuhi protap, termasuk saat mengikuti kampanye.

Terpisah, Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Sangihe, Djunaedi Bawenti mengakui, ada terjadi pelanggaran protap saat berlangsung kampanye terbatas atau kampanye dialogis, yang ketentuannya hanya bisa dihadiri 50 orang, karena kenyataan ada yang melebihi. 

"Menyangkut jumlah massa sudah lebih dari 50 orang, kami langsung berkoodinasi dengan tim kampanye, agar dapat ditertibkan,"ujarnya. 

Begitupun termasuk massa yang berada diluar ruangan juga sudah tidak mentaati jaga jarak, namun Djunaedi juga mengaku pihaknya tak bisa menindak lebih, sebab dibatasi kewenangan. 

"Serba salah untuk kerumunan masa yang sudah melanggar protap, sebab ketentuannya, dimulai dari teguran lisan,  itu sudah kami lakukan, hanya saja ada ketentuan lain, yakni butuh waktu satu jam melakukan teguran tertulis setelah teguran lisan.  Dan begitu pula butuh satu jam lagi setelah teguran tertulis untuk kita berkoordinasi dengan tim covid maupun satpol pp untuk membubarkan. Masalahnya, tipe kampanye dialogis, belum habis satu jam, lokasi kampanye sudah berpindah tempat, jadi sulit bagi kami menindak,"jelas Djunaedi.