Konferensi Pers LSI Denny JA Dibubarkan -->
Cari Berita

Advertisement

Translate

Berita Pilihan

Konferensi Pers LSI Denny JA Dibubarkan

editor: komentar.id
Senin, 02 November 2020

Suasana perdebatan dalam konferensi pers LSI Denny JA. Foto: Istimewa


BONTANG- Konferensi pers hasil temuan dan analisis survei Pilkada Bontang yang digelar LSI Denny JA, Minggu 1 November 2020, dibubarkan.


Pembubaran dilakukan Ketua Bawaslu Bontang, Nasrullah saat konferensi pers sedang digelar di Cafe Teras Kuala.


"Ini sedang apa di sini," kata Ketua Bawaslu Bontang, Nasrullah dengan nada tinggi.


Menukil TribunKaltim.co, saat sesi tanya jawab, tiba-tiba Ketua Bawaslu Bontang bersama jajarannya masuk ke arena konferensi pers.


Mereka langsung menuju meja depan yang diisi oleh Fadhli Fakhri Fauzan selaku penelti LSI Denny JA.


Kontan hal tersebut menuai kegaduhan, awak media langsung bergerak ke depan mengabadikan gambar dan momen tersebut.


Belakangan diketahui, kegiatan survei yang dilakukan lembaga survei LSI Denny JA dianggap diduga ilegal, lantaran melaksanakan kegiatan tanpa sepengetahuan penyelenggara dan pengawas Pemilu Kota Bontang.


"Saya komunikasi dengan KPU bahwa lembaga survei yang terdaftar di pelaksanaan tahapan Pilkada Bontang, hanya satu," tegasnya.


Lebih lanjut, Nasrullah didampingi komisioner Agus Susanto menjelaskan bahwa apa yang mereka lakukan sesuai dengan regulasi yang tertuang pada PKPU 8 Tahun 2017 pasal 47 dan pasal 48.


Di mana lembaga survei yang melakukan kegiatan survei wajib mendaftar di KPU, sebagai lembaga penyelenggara Pemilihan.


"Pelaksanaan kegiatan survei, telah disediakan ruang oleh penyelenggara. Yang terdaftar di KPU itu hanya Indobarometer (lembaga survei)," ujarnya.


Sementara klarifikasi Fadhli Fakhri Fauzan, peneliti LSI Denny JA mengungkapkan bahwa pihaknya telah terdaftar di Kesbangpol.


Mereka juga mengklaim telah berkoordinasi dengan Kesbangpol tingkat Provinsi maupun Kota. “Persepsi saya, kalau quick count baru kita komunikasi (ke KPU),” ujarnya.


Namun, Bawaslu kekeuh bahwa kegiatan yang diselenggarakan LSI Denny JA dan Jaringan Isu Publik (JIP) tak sesuai dengan aturan yang berlaku.


(kid/tbb/*)