Dugaan Penggelapan, Pajero Sport Milik Oknum Wakil Rakyat Diproses Hukum -->
Cari Berita

Advertisement

Translate

Berita Pilihan

Dugaan Penggelapan, Pajero Sport Milik Oknum Wakil Rakyat Diproses Hukum

editor: rolly_sondakh
Senin, 16 November 2020

 


Manado, KOMENTAR.ID


Mobil Mitsubishi Pajero Sport milik salah satu anggota DPRD berinsial CR, kini bermasalah dengan hukum. Apa pasal, PT Buana Finance melaporkan seorang lelaki berinsial RB akibat dugaan penggelapan kendaraan Pajero Sport yang kini dipakai CR.



Kejadian tersebut itu terjadi sejak tanggal 28 Januari 2020 di Kelurahan Sari Kota Baru, Kecamatan Sario, lebih tepatnya di kantor PT. Buana Finance.


Berdasarkan laporan polisi nomor 1389/VIII/2020/SPKT/Resta Manado tertanggal 13 Januari 2020 atas nama Yosep Datangmamis, pihak Reskrim Poltesta Manado pun melalukan pencarian terhadap kendaraan berwarna silver metalik tersebut. Alhasil setelah sembilan bulan pencarian, pihak Reskrim menemukan kendaraan dengan nomor polisi DB 1065 QH tersebut di seputaran jalan Wanea Samrat Kota Manado, tepatnya didepan supermarket fiesta ria pada Jumat (13/11-2030) sekira pukul 13.00 Wita.


Namun saat akan dilakukan penyitaan, diketahui kendaraan tersebut telah dipindah tangankan kepada pihak kedua yakni HR salah satu pemilik showroom yang di kawasan Citraland, mirisnya lagi HR selaku pihak kedua juga telah menjual kembali ke pihak ketiga dan yang membeli kendaraan tersebut diduga adalah salah satu anggota DPRD Sulut berinisial CR dan dipakai sebagai kendaraan pribadi.


Namun pihak CR membantah telah membeli kendaraan bermasalah tersebut dan tidak mengetahui bilamana kendaraan tersebut merupakan objek laporan fidusia. "Yang kami tahu kami telah membayar lunas ke showroom dan kendaraan ini tidak bermasalah", ungkap salah satu staf CR yang tidak bersedia menyebut namanya. Akibat kejadian tersebut pihak PT. Buana Finance mengalami kerugian sebesar Rp 298.820.000.


Semenntara Kasat Reskrim Polresta Manado AKP Tommy Aruan ketika dikonfirmasi membenarkan adanya penyitaan tersebut. "Kasus ini merupakan laporan dari pihak finance terkait UU fidusia, dan telah ditangani pihak reserse unit lima", ujar Kasat Reskrim.


"Terkait penyitaan kendaraan sudah ada penetapan sita dari Pengadilan Negeri Manado, dan sudah jadi proses sitaan dan sudah dilakukan secara prosedur", jelasnya.


Dia menambahkan, ketika objek jaminan fidusia dialihkan atau dipindahtangankan tanpa sepengetahuan pihak perusahaan, terjadi peralihan dari perdata menjadi pidana atau perdata yang dipidanakan, sebagaimana diatur dalam Pasal 36 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. "Dalam Pasal 36 UU Fidusia jelas disebutkan bahwa pemberi fidusia (debitor) dapat diancam dengan hukuman penjara maksimal 2 tahun dan denda maksimal Rp 50 juta bila yang bersangkutan melakukan pengalihan, menggadaikan, atau menyewakan barang objek jaminan fidusia tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari penerima fidusia", tukasnya.


(pierre moray)