CEP jadi Primadona Ibukota, PDIP Perbanyak Bendera di Lorong-lorong -->
Cari Berita

Advertisement

Translate

Berita Pilihan

CEP jadi Primadona Ibukota, PDIP Perbanyak Bendera di Lorong-lorong

editor: hut_kamrin
Senin, 02 November 2020

Cagub Sulut Nomor Urut 1 Christiany Eugenia Paruntu bersama Cawagub Sehan Salim Landjar. Foto: Istimewa

Manado, KOMENTAR.ID -- 

Calon Gubernur Sulawesi Utara Dr Christiany Eugenia Tetty Paruntu (CEP) menjadi primadona di Kota Manado. Pasca pengesahan pembatalan pembahasan APBD Perubahan Kota Manado tahun anggaran 2020, publik mulai ramai-ramai mendukung CEP. Dukungan masif itu karena CEP menempatkan diri sebagai sosok yang berbelarasa dengan kepentingan rakyat. Ketua Golkar Sulut itu bahkan jauh-jauh hari memerintahkan Fraksi Golkar di DPRD Manado agar aktif membahas dan mengawal kepentingan rakyat. 

Kendati Fraksi Golkar gagal karena kurang jumlah suara, CEP dianggap sungguh-sungguh membela kepentingan warga Manado.

Belakangan muncul sosok dua wanita yakni CEP sendiri dan calon Walikota Manado Julyetha Paula Amelia Runtuwen (JPAR) yang menarik simpati publik. Di beberapa pajangan baliho, CEP dan JPAR berdampingan. Publik menyadari baik CEP maupun JPAR berada dalam satu visi yang sama, yakni menyelamatkan kepentingan publik Manado selama satu semester ke depan. 

Kolaborasi sikap politik dua wanita itu mendongkar elektabilitas CEP. "Survei Golkar, CEP di atas Olly Dondokambey. Khusus untuk Kota Manado karena ada dampak linear dari kegagalan pembahasan APBD-P," ujar politisi Golkar Noldy Pratasis, via ponsel, Senin (2/11). 

Sementara itu, pantauan KOMENTAR.ID, kubu PDIP makin memperbanyak bendera-bendera partai. Di sejumlah lorong dan pemukiman warga, bendera bergambar kepala banteng itu berjejer. Di ruas jalan masuk wilayah Mahakeret Barat, bendera PDIP berkibaran sepanjang jalan. 

Bendera PDIP di Lorong Loho, Mahakeret Barat. Foto: Istimewa

PDIP merupakan fraksi terbesar di DPRD Manado. Dengan 10 personil, Fraksi PDIP menjadi salah satu fraksi yang sangat berpengaruh menolak pembajasan APBD Perubahan. (*)