Walikota Tomohon Dianggap Sembrono Lantaran Tabrak Perpres dan Permendagri Soal TKPKD -->
Cari Berita

Advertisement

Translate

Berita Pilihan

Walikota Tomohon Dianggap Sembrono Lantaran Tabrak Perpres dan Permendagri Soal TKPKD

editor: hut_kamrin
Selasa, 13 Oktober 2020

Walikota Tomohon Jimmy F Eman. Foto: Istimewa

Tomohon, KOMENTAR.ID -- 

Walikota Tomohon Jimmy F Eman dituding makin sembrono (ceroboh) membuat kebijakan. Itu dilihat dari SK (Surat Keputusan) Walikota Tomohon Nomor 161 Tahun 2019 tentang penunjukan Tim Kerja Kegiatan Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPK) Kota Tomohon. 

Eman yang menempatkan dirinya dan wakilnya, sebagai pengarah TKPKD Tomohon. Lalu Ketua TKPKD diberi ke Kepala Bappeda Tomohon. 

Padahal perintah Perpres Nomor 15 Tahun 2010 cukup jelas bahwa Ketua TPPK harus Wakil Bupati/Walikota. Sedangkan Bappeda diberi otoritas sebagai Sekretaris TPPK. "SK-nya ngawur bang (wartawan,red). Makin sembrono. Dia ceroboh. Publik harua maklumi itu," ujar Farly, warga Tomohon, Senin (12/10) malam. 

Peraturan Mendagri Nomor 42 Tahun 2010 juga menegaskan hal yang sama. Dan yang terbaru Permendagri Nomot 53 tahun 2020. Bahwa Walikota sebagai Penanggung jawab dan Wakil Walikota sebagai Ketua TKPKD. 

Buntut keputusan ceroboh tersebut, Wakil Walikota Tomohon Syerly Adelyn Sompotan (SAS) lagi-lagi kena paparan informasi abal-abal. 

Kali ini SAS dirundung informasi mengenai pembohongan publik melalui baliho kecil yang menampilkan jabatan dia sebagai Ketua TPPK. 

Merujuk informasi baliho itu, sejumlah pihak yang berpretensi sumber anonim menuduh SAS membohongi publik. Tudingan yang dianggap dangkal itu kemudian viral melalui media masa yang menurut SAS, lagu lama. 

Mengenai tudingan itu, SAS memaparkan payung hukum yang membentengi perannya sebagai Ketua TPPK. 

Berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 15 Tahun 2010 Tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan BAB IV Pasal 19 Ayat 2 ; Ketua TPPK Kabupaten/Kota adalah Wakil Bupati/Walikota yang ditetapkan oleh Bupati/Walikota. 

Dan pada Ayat 3; Sekretaris TPPK Kabupaten/Kota adalah Kepala Bappeda Kabupaten/Kota yang ditetapkan oleh Bupati/Walikota. 

Maka dengan demikian kalau Walikota/Bupati menetapkan lain berarti sudah jelas melanggar Peraturan Pemerintah. 

SAS ketika dikonfirmasi soal tuduhan pembohongan publik, menjawab normatif. "Saya menjalankan payung hukum. Ada Perpres Nomor 15 tahun 2010. Sangat jelas. Siapa yang mengangkangi Perpres, silahkan simak sendiri," jawab SAS. 

Soal tuduhan pembohongan publik, SAS menjawab singkat. "Lagu lama itu. Saya sudah sering jadi target informasi hoax," singkat SAS. 

Peneliti politik dan pemerintahan Fredy B Sumual SIP, mengatakan, kebijakan yang menabrak Perpres itu wujud kecemasan berlebihan yang merusak tatanan pemerintahan. 

"Fenomena ini sering dibuat kepala daerah yang mempunyai hasrat kekuasaan tidak sehat. Apa yang menjadi porsi wakil, maunya diamputasi dan diserahkan ke yang lain. Ini pemerintahan yang kabur dan tidak mendidik rakyatnya," jelas Sumual. (*)