Tepis Isu tak Pro Rakyat, Hengky Kawalo Beber Tiga Alasan Sikap Fraksi PDIP -->
Cari Berita

Advertisement

Translate

Berita Pilihan

Tepis Isu tak Pro Rakyat, Hengky Kawalo Beber Tiga Alasan Sikap Fraksi PDIP

editor: hut_kamrin
Selasa, 27 Oktober 2020

Personil Fraksi PDIP Manado Hengky Kawalo SE. Foto: Istimewa

Manado, KOMENTAR.ID -- 

Kontroversi pembahasan APBD-P menarik perhatian publik. Fraksi PDIP di DPRD Manado mengungkapkan alasan primer bahwa APBD-P 2020 tak dibahas. Anggota Fraksi PDIP Hengky Kawalo menjelaskan, ada tiga alasan paling krusial. 

Pertama, aspek temporal. Bawa masa penyusunan, menyusul pengajuan ke KUA PPAS APBD-P ke DPRD sudah telat jauh. Kondisi ini tidak memungkinkan bagi Badan Anggaran (Banggar) untuk membahas dengan teliti semua mata anggaran. Sementara deadline 30 September sudah harus diketuk dalam paripurna. 

Kedua, disiplin budgeting. Eksekutif sebagai pengusul anggaran dianggap tidak transparan sejak awal. Sekalipun masih dalam bentuk Kebijakan Umum Anggaran Prioritas Platform Anggaran Sementara APBD-P, dewan melihat ada indikasi kasatmata mengenai gelondongan anggaran yang bergeser tapi belum dipertanggungjawabkan secara detil. 

Ketiga, potensi mubazir. Yang lebih vital menurut Kawalo, usulan 120 miliar, tiba-tiba menjadi Rp420 miliar. Ternyata itu disematkan dengan rencana pinjaman PEN dari PT SMI. Di sinilah letak kekhawatiran dewan. Dari sudut pandang penganggaran, DPRD melihat ada potensi defisit ratusan miliar. Itu bisa saja terjadi, jika DPRD itu membahas dan menyetujui Rp300 miliar dana PEN. Pada kenyataan kelak, PT SMI hanya menyetujui Rp150 miliar atau lebih.

"Jelas akan terjadi defisit Rp150 miliar. Kita menganggarkan Rp300 miliar yang berumber dari SMI, tapi setujunya cuma setengah. Siapa yang nantinya bertanggung jawab? Kalau toh itu untuk infrastruktur, tentu mubazir.  Karena dana turun tidak full. Buang anggaran setengah untuk belanja modal (fisik) yang sudah terlanjur," jelas Kawalo. 

Jadi, kata dia, posisi PDIP dan fraksi lain di pusaran kisruh APBD-P sudah cukup jelas. "Kami menyelamatkan uang rakyat. Keputusan kami di dewan bisa saja menyakitkan banyak orang yang belum memahami kondisi riil dan manajemen penganggaran. Tapi kalau dicerna dengan kepala dingin, publik akan mengerti bahwa menghentikan pembahasan adalah solusi terbaik saat ini," jelas anggota dewan tiga periode itu. (*)