Tak Hadir Rapat Paripurna HUT Kota Bitung, Ini Alasan Maurits Mantiri -->
Cari Berita

Advertisement

Translate

Berita Pilihan

Tak Hadir Rapat Paripurna HUT Kota Bitung, Ini Alasan Maurits Mantiri

editor: komentar.id
Senin, 12 Oktober 2020

Paripurna HUT ke-30 Kota Bitung dihelat DPRD setempat, Sabtu (10/10/2020). (Foto: Istimewa)


Bitung, KOMENTAR.ID


Dalam rangka memeringati HUT Kota Bitung Ke-30, 10 Oktober 2020, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bitung menggelar Rapat Paripurna Istimewa, Sabtu (10/10/2020).


Rapat Paripurna dipimpin langsung Ketua DPRD, Aldo Nova Ratungalo dihadiri langsung Penjabat Sementara (Pjs) Gubernur Provinsi Sulawesi Utara, Agus Fatoni bersama jajaran Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) dan Pjs Walikota Bitung Edison Humiang serta Unsur Forkopimda Bitung.


Turut diseleksi dalam undangan pula, tiga Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Bitung, diantaranya Maximiliaan Jonas Lomban (MJL) bersama pasangan Martin Daniel Tumbelaka (MDT), Victorine Lengkong dan Gunawan Pontoh. 


Sementara Paslon Maurits Mantiri dan Hengky Honandar tampak tak hadir dalam rapat paripurna tersebut.


Sekretaris DPRD Kota Bitung, Olga Makarau saat dikonfirmasi, memastikan semua undangan sudah disampaikan, termasuk undangan bagi paslon. Meskipun diakui Olga, undangan terbatas karena kondisi pandemi Covid-19.


"Undangan sudah disampaikan. Soal ada yang tidak datang, silahkan tanya ke yang bersangkutan," kata Olga.


Sementara, Maurits Mantiri saat dikonfirmasi media via Whatsapp terkait ketidakhadirannya, mengatakan telah melaksanakan HUT Kota Bitung dengan versi tersendiri.


"Apa memang kewajiban, kan saya melakukan HUT dengan versi kami," kata Maurits Mantiri yang sementara menjalani cuti dari jabatannya sebagai Wakil Walikota Bitung.


Menurut dia, perayaan HUT Kota Bitung dilaksanakannya bersama masyarakat.


"Mengunjungi lokasi tokoh masyarakat dan melaksanakn HUT bersama rakyat," tukas Mantiri.


Menanggapi polemik kehadiran dalam, Akademisi Unsrat Stefanus Sampe PhD mengatakan, kehadiran para tokoh masyarakat sebagaimana undangan yang disebarkan setwan patut diapresiasi, karena bersikap pro aktif memenuhi undangan.


Selain itu, kata Stefanus Sampe, kehadiran para undangan, apalagi kapasitas selaku tokoh masyarakat, menjadi bagian dari tanggungjawab moral.


"Apalagi, bila yang bersangkutan diundang sebagai tokoh masyarakat ataupun mantan pimpinan daerah. Keteladanan dan tanggungjawab moral haruslah ditunjukkan pada masyarakat," kata Stefanus saat dihubungi media, Minggu (11/10/2020) siang.


"Lain halnya, kalau yang bersangkutan tidak mendapat undangan. Tapi kalau diundang, sebaiknya datang. Karena itu adalah bagian tanggungjawab moral sebagai tokoh masyarakat," sambung Direktur Domus Politica Indonesia ini.


(kid/sbr)