Rawan Korupsi, KPK Bakal Monitor Pilkada di Sulawesi Utara -->
Cari Berita

Advertisement

Translate

Berita Pilihan

Rawan Korupsi, KPK Bakal Monitor Pilkada di Sulawesi Utara

editor: komentar.id
Selasa, 27 Oktober 2020

Ketua KPK Firli Bahuri (kiri). (Istimewa/official.kpk)


Jakarta, KOMENTAR.ID


Komisi Pemberantasan Korupsi bakal memonitor pelaksanaan Pilkada Serentak di Sulawesi Utara (Sulut). 


Sulut menjadi salah satu provinsi dari 26 daerah yang pernah terjadi tindak pidana korupsi. 


Ketua KPK Komjen Pol Firli Bahuri menyebut, data tersebut dihimpun KPK dalam kurun waktu 2004-2020. Sebagian besar kasus menurut Firli melibatkan kepala daerah.


“Ini memprihatinkan bagi kita,” ujar Firli Bahuri, Minggu (25/10/2020).


Firli juga mengungkap pada daerah lainnya, yakni di Jawa Barat sebanyak 101 kasus, Jawa Timur 93 kasus, kemudian 73 kasus di Sumatera Utara. 


Lalu di Riau dan Kepulauan Riau sebanyak 64, DKI Jakarta 61, Jawa Tengah 49, Lampung 30, Sumatera Selatan 24, Banten 24, Papua 22 kasus, Kalimantan Timur 22, Bengkulu 22, Aceh 14, Nusa Tenggara Barat 12 dan Jambi 12 kasus.


Selanjutnya yakni Kalimantan Barat 10 kasus, Sulawesi Tenggara 10, Maluku 6, Sulawesi Tengah 5, Sulawesi Selatan 5, Nusa Tenggara Timur 5, Kalimantan Tengah 5, Bali 5, dan Sumatera Barat sebanyak 3 kasus.


"Dari sebaran 34 provinsi, 26 daerah itu pernah terlibat korupsi,” kata Firli.


Firli berharap, 8 dari 34 provinsi yang belum ditemukan tindak pidana korupsi oleh KPK untuk terus berbenah diri dan mencegah terjadinya tindak pidana korupsi. Begitu juga daerah-daerah yang pernah diusut KPK.


"Jadi kasus korupsi yang terjadi 2004 sampai 2020 itu paling banyak karena kasus suap, itu 704 kasus. Di proyek 224 perkara, penyalahgunaan anggaran 48 kasus dan TPPU sebanyak 36. Ini kasus-kasus yang melibatkan kepala daerah," kata Firli.


(kid/sin/*)