Polda Sulut Diminta Tuntaskan Dugaan Penggelapan yang Melibatkan PMN Amurang -->
Cari Berita

Advertisement

Translate

Berita Pilihan

Polda Sulut Diminta Tuntaskan Dugaan Penggelapan yang Melibatkan PMN Amurang

editor: hut_kamrin
Kamis, 08 Oktober 2020

Logo PNM. Foto: Istimewa

Manado, KOMENTAR.ID -- 

Kasus dugaan penipuan dan penggelapan yang menyeret PT Permodalan Nasional Madani (PNM) Amurang, Minahasa Selatan menarik perhatian Pos Bantuan Hukum Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Manado. Ketua Posbakum PTUN Manado Adv EK Tindangen SH meminta Polda Sulawesi Utara menyelesaikan kasus yang dilaporkan korban Fegie Vadly Pandeirot. 

Korban yang sudah menandatangani kotrak lelang melalui prosedur pinjaman di PT PNM Unit Amurang dan PT PNM Cabang Manado justru tidak menerima menfaat. Belakangan korban malah tidak berhak mendapat kembali agunan berupa dua sertifikat tanah miliknya. 

"Kami sudah mencermati kasus ini. Ada dugaan unsur pidana. Sebaiknya penyidik memeriksa para pihak dan saran kami cepat tetapkan para oknum sebagai tersangka," desak Tindangen, Kamis (8/10), di Manado.

Lanjut dia, bisa jadi ada korban lain yang terjebak dalam modus yang sama. " Bisa saja ada korban lain yang tidak sempat atau mempunyai akses untuk melapor ke polisi. Kami akan mengawal kasus ini," tegas Ketua Ikatan Advokat Indonesia Sulawesi Utara itu. 

Sebelumnya, diberitakan bahwa kegiatan lembaga simpan-pinjam PT Permodalan Nasional Madani (PNM) Cabang Manado dan PNM Unit Amurang mulai tercoreng. Itu buntut salah satu transaksi klien PNM yang merasa terperangkap jebakan penipuan dan penggelapan sertifikat tanah oleh oknum manajemen PNM Unit Amurang. 

Korban Fegie Vadly Pandeirot, warga Dusun VI, Desa Nanasi, Kecamatan Poigar, Kabupaten Bolaang Mongondow menceritakan, ia merasa tertipu melalui modus yang dia anggap  kejahatan administrasi lembaga BUMN tersebut.

Pada 24 April 2015, korban mendapat tawaran lelang dari manajemen PNM Unit Amurang. Tawaran lelang itu, berupa satu unit sertifikat tanah berukuran 17x50 m2 senilai Rp43.000.000. Tanah tersebut terletak di belakang Gereja GPDI, Desa Nanasi, Kecamatan Poigar. 

Karena korban tidak memiliki fresh money (uang cash), korban mengajukan pinjaman ke PNM Unit Amurang senilai Rp75.000.000. Korban kemudian diwajibkan melampirkan agunan atau jaminan pinjaman. Itu berupa dua sertifikat atas dua bidang tanah. Dua sertifikat itu masing-masing untuk tanah seluas satu hektar lebih. Artinya terdapat dua hektar lebih tanah korban yang diagunkan ke PNM. 

PNM Unit Amurang lalu memverifikasi syarat data diri berupa KTP, Kartu Keluarga (KK) dan Surat Keterangan Usaha. Syarat administrasi dimasukan bersamaan dua sertifikat jaminan. Adapun proses administrasi itu dikerjakan pegawai PNM Unit Amuran bernama Stiven Sumendap. 

Selang beberapa hari kemudian, pinjaman itu terealisasi. PNM kemudian memotong Rp43.000.000 sesuai nilai sertifikat lelang. Sisa Rp32.000.000, PNM memotong lagi untuk biaya administrasi. Praktis, Fegie menerima uang dari PNM Rp19.000.000. Itu dibuktikan dengan bukti transfer yang sudah dimasukan ke penyidik Polda Sulut. 

"Sejak menerima sisa uang tersebut, saya berniat mengangsur tapi PNM belum menyerahkan sertifikat," kata Fegie, di Manado, Rabu (30/9). 

Korban kemudian mencurigai ada yang tidak beres dengan lembaga tersebut. Karena setiap kali menanyakan sertifikat yang dilelang, manajemen PNM malah menunda-nunda. Belakangan korban merasa di-ping-pong, dari PNM Unit Amurang dan PNM Cabang Manado sebagai induk pelelangan. 

Surat Laporan Kepolisian. Foto: Istimewa


Sadar bahwa dirinya tertipu, korban melapor ke Polda Sulawesi Utara dengan Nomor Polisi STLP/130.a/II/2019/SPKT. Laporan itu masuk pada 7 Februari 2019 silam. Bersamaan dengan laporan itu, korban juga menyerahkan bukti transfer uang Rp19 juta dari PNM ke nomor rekening. "Aneh, transferan itu tidak tertera nama pengirim," ujar Fegie. 


Fredy, pejabat  Bagian Pelelangan PNM Cabang Manado, saat dikonfirmasi mengaku belum mengetahui duduk masalah tersebut. "Saya sedang di luar ini pak (wartawan,red). Saya cek dulu ke pimpinan saya," ujar Fredy via ponsel.

Sementara itu, Kepala Cabang PNM Manado Eka Pradana saat dikonfirmasi wartawan, Kamis (1/10), mengakui ada kesalahan administrasi di tingkat PNM Amurang yang dibuat manajemen lama. 

"Orangnya sudah tidak ada pak (wartawan,red). Administrasinya di PNM Amurang. PNM Cabang Manado hanya memutuskan usulan administrasi dari bawah. Dan itu sulit untuk mengubah sistem. Karena tidak sembarangan mengembalikan sertifikat jaminan. Butuh proses dan harus punya dasar. Ini semua sudah masuk sistem," kata Pradana.  (*)