Kata GSVL Soal 300 M yang Rajin 'Digoreng' Lalu 'Diputar' Anggota Dewan Manado -->
Cari Berita

Advertisement

Translate

Berita Pilihan

Kata GSVL Soal 300 M yang Rajin 'Digoreng' Lalu 'Diputar' Anggota Dewan Manado

editor: hut_kamrin
Senin, 19 Oktober 2020

Walikota Manado GS Vicky Lumentut. Foto: Istimewa 

Manado, KOMENTAR.ID -- 

DPRD Kota Manado belum juga membahas KUA PPAS APBD Perubahan 2020 hingga Jumat (16/10). Kabarnya, belum tercapainya pembahasan antara Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dengan Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kota Manado disebabkan keingginan sebagian personil banggar untuk mengeluarkan anggaran PEN Rp300 miliar dari draft KUA PPAS APBD Perubahan. 

Mengenai masuknya anggaran PEN dalam postur APBD-P, Walikota Manado, GS Vicky Lumentut tidak semua kabupaten/kota mendapat peluang yang sama. 

”Saya telah berdiskusi dengan pihak manajemen PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero), salah satu BUMN pada Kementerian Keuangan yang mendapat mandat mengelola stimulus pinjaman investasi daerah pada sekitar pertengahan tahun. Dana PEN yang mereka kelola terbatas, tidak semua kabupaten kota bisa dapat. Saya ajukan permintaan kalau Manado bisa dapat, mereka minta segera masukkan. Saya bilang harus bicara dengan DPRD lagi, tapi PT SMI menjelaskan kali ini kebijakan nasional Presiden," jelas Lumentut, Sabtu (17/10), di Malalayang.

Lalu bagaimana dengan fungsi pengawasan anggaran yang melibatkan DPRD Manado? Karena situasi yang mendesak, lanjut walikota, pemulihan ekonomi tanpa ada persetujuan DPRD bisa diambil. 

"Tinggal kabupaten/kota atau provinsi laporkan saja yang diminta bantuan/pinjaman. Tidak perlu ada persetujuan lebih dahulu dapat diajukan, nanti mereka setuju, nanti laporkan ke DPRD,” kata Lumentut panjang lebar, melanjutkan penjelasan SMI. 

”Saya kemudian mengajukan jumlah Rp300 miliar dengan Rp258 milyar untuk menyeimbangkan postur APBD yang sempat pincang dan yang hilang terpangkas akibat refocusing dan relokasi anggaran. Kemudian sisanya diperuntukkan bagi dana-dana yang harus kita cari untuk lansia, THL, dan lain-lain. Itulah yang kami masukkan ke APBD Perubahan. Ketika dimasukkan ke DPRD, dana ini masih diproses di Jakarta administrasinya," jelasnya. 

Sebagaimana ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 yang telah diperbarui dengan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2020, posisi Pemerintah hanya memberitahukan ke DPRD paling lambat 5 (lima) hari setelah pengajuan permohonan ke PT SMI. 


”Berdasarkan regulasi, baik dalam Peraturan Pemerintah maupun ketentuan teknis dalam Peraturan Menteri Keuangan atau PMK, koordinasi dengan DPRD tidak harus dengan persetujuan. Cukup dilaporkan. Tapi niat baik saya dan menghargai kelembagaan DPRD, usulan tersebut dimasukkan dalam APBD Perubahan dan laporkan, supaya mereka (anggota DPRD) tahu. Mungkin karena proses ini bersamaan dengan kontestasi politik, banyak yang ikut memberi sudut pandang politis. Padahal Provinsi Sulut juga ikut mengajukan Rp1,2 triliun dana PEN," beber Lumentut. 


"Saya tidak tahu bagaimana teman-teman di DPRD, ini diputar-putar, digoreng-goreng, dipikirnya ada sesuatu yang akan diambil Walikota di situ, padahal upaya ke SMI merupakan terobosan untuk memenuhi kebutuhan kita terhadap program dan kegiatan. Saya bilang transparan, silahkan. Anda buka dan cari tahu isinya. Tapi pihak DPRD bersikeras kalau tidak mau bahas kalau PEN tidak dikeluarkan. Nah kalau saya keluarkan itu, berarti THL yang Rp60 miliar tidak ada dana. Lansia juga yang mau dibutuhkan akan ada masalah, termasuk dana duka, dan insentif rohaniwan. Sampai kemarin, mereka masih terus meminta supaya PEN itu dicabut dari rancangan. Saya bilang boleh, tapi karena saya sampaikan resmi, maka respons sikapnya jangan hanya mengajukan pendapat pribadi, harus dijawab secara resmi kelembagaan kalau benar dana ini ditolak dalam penerimaan daerah pada APBD Perubahan 2020. Sikap resmi DPRD bahwa dana ini ditolak, saya tunggu supaya saya bisa dipertanggungjawabkan," ujar Lumentut. 

"Administrasi Pemerintahan kita harus dibangun secara baik dan harus dalam kerangka formal, jangan verbal. Saya masih menunggu karena sampai hari ini belum ada sikap resmi penolakan secara tertulis. Tetapi dalam praktiknya dengan belum dibahas ada indikasi penolakan. Kita tunggu saja sikap kelembagaan DPRD Kota Manado," sambung GSVL.

Khusus kepada para THL yang bekerja di 53 Perangkat Daerah,  Lumentut menyampaikan permohonan maaf.  ”Saya mohon maaf kepada THL kalau pembayaran honor mereka masih tertunda karena kita belum dapatkan legitimasi untuk menyalurkan itu. Sampaikan salam dan hormat saya untuk mereka, titip juga pesan dan mohon dukungan doanya karena sampai hari ini saya masih berjuang untuk itu," tandas dia. (*)