Hebatnya PDIP Manado, Berhasil Menguburkan Seluruh Hak Rakyat di APBD-P 2020 -->
Cari Berita

Advertisement

Translate

Berita Pilihan

Hebatnya PDIP Manado, Berhasil Menguburkan Seluruh Hak Rakyat di APBD-P 2020

editor: hut_kamrin
Sabtu, 24 Oktober 2020

Logo Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Foto: Istimewa

Manado, KOMENTAR.ID -- 

Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Manado, disinyalir tengah bahagia di hari-hari ini. Sejarah mencatat, untuk pertama kali PDIP berhasil menjegal pembahasan APBD Perubahan (APBD-P) Tahun Anggaran 2020 Pemerintah Kota Manado melalui tangan fraksinya. Itu diperkuat pernyataan Ketua DPRD Manado Altje Dondokambey yang menghentikan pembahasan APBD-P melalui media masa. 

Publik lalu bertanya, kenapa harus PDIP? Jawaban segelintir pihak memperlihatkan, bahwa PDIP bertanggung jawab hampir secara keseluruhan semua keputusan di DPRD Manado. 

"Karena Ketua DPRD-nya PDIP. Fraksi terbesar dengan jumlah seperempat dari total anggota dewan (40 seat), yakni 10 personil PDIP. Tentu PDIP yang mempunyai daya terbesar untuk mempengaruhi dan menolak pembahasan APBD-P," kata Charles Brandon, warga Kota Manado, Sabtu (22/10), kepada KOMENTAR.ID. 

Peneliti politik dan pemerintahan Fredy B Sumual SIP mengatakan, PDIP kerap berdalih mengatasnamakan rakyatnya sendiri. Sementara Pemkot Manado membawa hak ribuan rakyat. Tapi pada kenyataannya, ada 550 ribuan hak rakyat Manado di sana (APBD-P), yang harus diselamatkan, apapun seteru kepentingan eksklusif PDIP dan Pemkot Manado. 

"Publik tidak tahu apa yang dicurigai PDIP postur APBD-P. Yang rakyat tahu, rakyat berhak dilindungi dan dilayani dengan APBD-P. Hak rakyat ada di sana," ungkap Sumual di Manado, Sabtu siang.

Lanjut dia,  publik sebenarnya berharap, PDIP menuntun lebih jauh, masuk ke relung postur APBD-P. Tujuannya untuk melihat lebih jelas sinyalemen 'setan' anggaran seperti yang dicurigai PDIP, melalui mekanisme pembahasan. Tapi partai wong cilik ini dianggap makin licik menghabiskan energi dengan sekelumit aksi tudingan, tanpa upaya mengoreksi item per item di APBD-P. 

"Kritik dan pengetatan pengawasan itu suatu keniscayaan di lembaga legislatif. Tapi menolak pembahasan secara keseluruhan, adalah sama halnya Anda menguburkan semua hak rakyat secara radikal. Anda membunuh tanpa ampun hanya karena kecurigaan beberapa titik problem yang seharusnya ditempuh melalui pembahasan dan kesepakatan legislatif-eksekutif," jelas kandidat Master Politik itu. (*)