DPRD Beri Pencerahan kepada John Pade dan Kawan-kawan Soal Dana THL, Lansia dan Gaji Pala -->
Cari Berita

Advertisement

Translate

Berita Pilihan

DPRD Beri Pencerahan kepada John Pade dan Kawan-kawan Soal Dana THL, Lansia dan Gaji Pala

editor: hut_kamrin
Senin, 19 Oktober 2020

Perwakilan warga John Pade (atas) dan Septi Saroinsong (bawah). Anggota DPRD Manado Lilly Walanda (kanan). Foto: Kolase KOMENTAR.ID 

Manado, KOMENTAR.ID -- 

DPRD Kota Manado masih pada pendirian tak melanjutkan pembahasan draf KUA-PPAS APBD Perubahan 2020. Dewan beralasan eksekutif (Pemkot) Manado belum mengeluarkan rencana pinjaman senilai Rp300 miliar ke PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) sebagai dana Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Sikap dewan ini disampaikan dalam pertemuan bersama sejumlah warga yang mendatangi kantor DPRD Manado, Senin (19/10) siang. 

Beberapa anggota dewan tampak memberi pencerahan kepala perwakilan warga. Anggota Fraksi PDIP Hengky Kawalo yang menerima perwakilan warga mengatakan, pihaknya tidak akan membahas sepanjang pemkot enggan mencabut klausul pinjaman PEN SMI. 

Anggota Fraksi Demokrat Lilly Walanda menegaskan ihwal dana Tunjangan Harian Lepas (THL), gaji kepala lingkungan (Pala) dan dana lansia. Menurut Walanda, dana-dana tersebut sudah diatur. "Kami sudah membahas anggaran THL, gaji Pala dan Lansia untuk satu tahun. Bukan sembilan bulan," tegas Walanda. 

Yang mengejutkan kata Walanda, nota penyampaian Walikota Manado mengenai KUA PPAS cuma Rp120 miliar. Ketika akan dibahas menjadi Rp420 miliar. 

"Kami bukannya tidak mau membahas. Pembahasan sudah dilakukan, tetapi dana PEN harus dikeluarkan, dan kami usulkan hal tersebut yang diterima dan diiyakan oleh Sekdakota sebagai ketua TAPD, namun sekarang berubah," katanya. 

Menjawab pertanyaan Tommy Sampelan dan Septy Saroinsong, yang mengatakan, akibat tidak KUA-PPAS, maka honor pala, THL dan para pemuka agama serta lansia tertunda, dia menegaskan, bahwa hal tersebut sama sekali tidak benar. 

"Saya harus menjelaskan hal yang benar, bahwa honor pala, THL dan bantuan Lansia, sama sekali tidak ada hubungannya dengan dana PEN, karena sejak tahun lalu," sambung Walanda. 

Lantas bagaimana dengan pertanyaan Sampelan tentang SKB Menteri bahwa pemerintah diberikan hak menggeser anggaran untuk penanggulangan COVID-19? Walanda mengatakan, yang bisa digeser adalah dana untuk pekerjaan fisik atau proyek-proyek yang sudah ditenderkan namun belum dikerjakan. Semuanya dibatalkan dan dananya dialihkan untuk pencegahan dan penanggulangan COVID-19. "Bukannya mengalihkan honor para THL, pala dan bantuan Lansia," tutur dia. 

Namun semua pejelasan itu tak mau diterima orang-orang seperti John Pade yang menuding DPRD hanya beretorika. Walandha mengatakan, mereka salah alamat berdemo, seharusnya bertanya ke Pemkot bukan ke dekot. 

"Lagipula dana PEN itu untuk pekerjaan fisik, bukannya untuk membayar honor THL, pala dan bantuan untuk Lansia, sekarang kalau semuanya tertunda ini salah siapa?" tanya dia. 

Sampai pertemuan penyampaian aspirasi itu selesai, tak ada solusi dan dewan tetap menegaskan, akan membahas jika sudah dipisahkan dan dimasukan dalam RAPBD induk 2021 nanti. 

Terpantau, beberapa perwakilan warga, yakni John Pade, Septi Saroinsong dan Tomi Sampelan sempat debat kusir bersama anggota dewan di ruangan paripurna. (*)