CEP Jauh-jauh Hari Peringatkan Fraksi Golkar Manado Jaga Hak Rakyat -->
Cari Berita

Advertisement

Translate

Berita Pilihan

CEP Jauh-jauh Hari Peringatkan Fraksi Golkar Manado Jaga Hak Rakyat

editor: hut_kamrin
Sabtu, 24 Oktober 2020

Ketua DPD I Golkar Sulut Dr Christiany Eugenia Tetty Paruntu, Ketua Fraksi Golkar DPRD Manado Sonny Lela SSos. Foto: Istimewa

Manado, KOMENTAR.ID -- 

Hak ribuan rakyat Manado untuk mengakses layanan pemerintah melalui perubahan APBD (APBD-P) 2020 tertutup. DPRD memastikan, tidak lagi membahas postur anggaran di APBD-P dengan beragam alasan. Keputusan ini cukup bersejarah, karena baru pertama kali di Manado. Serentak keputusan ini menguburkan harapan ribuan ASN yang memiliki TTP. Termasuk THL, Lansia, Rohaniwan dan masyarakat umumnya. 

Partai Golkar (PG) Sulawesi Utara sebenarnya jauh-jauh hari, sudah memperingatkan semua anggota Fraksi Partai Golkar (F-PG) di DPRD Manado agar mengawal seluruh hak rakyat. Itu disampaikan Ketua DPD I PG Sulut Dr Christiany Eugenia Tetty Paruntu (CEP) kepada semua personil F-PG di dewan. "Saya tegaskan kepada semua personil Fraksi Golkar agar mengawal pembahasan APBD-P  2020. Jangan sampai gagal. Karena hak ribuan rakyat di sana. Ingat suara Golkar adalah suara rakyat," ungkap Ketua F-PG Sonny Lela SSos, melanjutkan penegasan CEP, kepada KOMENTAR.ID, Sabtu (22/10) malam. 

Sonny mengatakan, sejauh ini, F-PG sudah berjuang di DPRD Manado untuk meyakinkan semua fraksi,  bahwa pembahasan APBD-P semestinya dituntaskan. Di mata F-PG, apapun persoalan yang timbul dari APBD-P, penyelesaian terbaik adalan pembahasan. Karena dengan mekanisme itu, dewan akan mengetahui lebih jelas dan detil, dimana duduk persoalan yang menjadi sumber kegaduhan. 

"Kami berjuang sesuai amanat partai yang disampaikan DPD I PG Sulut. Tapi dengan jumlah suara yang terbatas, usaha Golkar terhenti," tutur Sonny. 

Politisi yang juga Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) PG Kota Manado itu mengatakan, sikap Golkar di pusaran APBD-P cukup jelas. "Kami tidak mau rakyat dikorbankan. Kalau mau jujur, pembahasan itu langkah normatif yang diperintahkan undang-undang,” tandas Sonny. (*)