Ampun Bang Jago! 300 THL di DPRD Manado Diduga Titipan Legislator -->
Cari Berita

Advertisement

Translate

Berita Pilihan

Ampun Bang Jago! 300 THL di DPRD Manado Diduga Titipan Legislator

editor: hut_kamrin
Sabtu, 24 Oktober 2020

Ilustrasi anggota dewa.  Foto: Istimewa

Manado, KOMENTAR.ID -- 

Isu Tenaga Harian Lepas (THL) menjadi trending topic media daring,  pun di luar jaringan. THL ramai dibicarakan di pusaran pro-kontra APBD Perubahan Pemerintah Kota Manado Tahun Anggaran 2020. Itu buntut dari materi pergeseran anggaran yang kemudian menarik legislatif dan eksekutif (Pemkot Manado) ke ruang debat. 

DPRD menjadi kelompok yang secara umum menolak pembahasan karena mencurigai kebijakan anggaran Walikota Manado GS Vicky Lumentut. THL jadi salah satu alat perdebatan hingga mayoritas DPRD Manado memutuskan tidak lagi membahas APBD-P, dengan sisipan rencana pinjaman dana Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) ke PT Sarana Multi Insfrastruktur (SMI). 

Di tengah pro-kontra APBD-P ini, muncul informasi jumlah THL di DPRD Kota Manado. Menurut beberapa anggota dewan, semula jumlah THL cuma 150 orang. Dalam perjalanan waktu, THL di DPRD membengkak 100 persen menjadi 300 orang. Kebanyakan menurut sumber resmi KOMENTAR.ID, kenaikan jumlah itu dipicu titipan sejumlah anggota dewan. "Banyak titipan legislator. Ada yang sudah berumur, eh jadi THL. Makanya beban anggaran naik, karena gelombang THL tak terbendung," ujar salah satu anggota dewan, di Manado, Sabtu (22/10). 

Sumber tersebut menerangkan, karakter digdaya legislator kerap memaksa Sekretariat DPRD Manado untuk menyerap THL tanpa mempertimbangkan konsekuensi anggaran. Sekwan DPRD Manado dianggap sosok yang lemah dibawah determinasi DPRD. "Giliran sulit dibayar, Pemkot Manado menjadi pihak yang tertuduh," kata sumber.

Fenomena titipan itu mengingatkan publik terhadap syair sebuah singel Tian Storm Ever Slkr yang sedang hits di Tik Tok. 

Ampun bang jago, abang jago
Sory bang jago, ampun bang jago
Kalian merasa tinggi biar ku merendah
Kalian merasa hebat biar ku yang lemah
Merasa paling terbaik tapi cara kalian licik. 

Pengamat politik Fredy B Sumual SIP mengatakan, THL sebenarnya dosa kolektif eksekutif-legislatif. "Keliru kalau itu ditimpakan begitu saja ke pemkot. Harusnya DPRD juga memperjuangkan nasib THL. Apapun alasan pergeseran, harus ada solusi," tutur Sumual. 

Kepala Badan Kepegawaian Daerah Xave Runtuwene mengatakan, jumlah dan penganggaran honor THL kembali ke masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). "Ada yang tata 6, 7, 8 bulan. Tergantung kebutuhan SKPD. Tidak wajib 1 tahun. Jadi kembali ke masing-masing SKPD. Sesuai kebutuhan dan kemampuan dana," jelas Runtuwene. (*)