Walikota Bitung tak Masuk Daftar 69 Kepala Daerah yang Ditegur Mendagri -->
Cari Berita

Advertisement

Translate

Berita Pilihan

Walikota Bitung tak Masuk Daftar 69 Kepala Daerah yang Ditegur Mendagri

editor: komentar.id
Rabu, 09 September 2020

Bakal Calon Petahana Maximiliaan Jonas Lomban bersama Wakilnya Martin Daniel Tumbelaka. (foto: istimewa)


Bitung, KOMENTAR.ID 

Nama Walikota Bitung Maximiliaan Jonas Lomban (MJL), tak masuk dalam daftar 69 kepala daerah petahana yang mendapat teguran Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian.

Tito menegur para kepala daerah dan wakil, karena dinilai tidak mematuhi protokol kesehatan saat menjalani tahapan Pilkada 2020.

Hal itu patut diluruskan, mengingat informasi sebelumnya, MJL dikabarkan mendapat teguran Mendagri gegara melanggar protokol kesehatan saat mendaftar sebagai Bakal Calon Walikota Bitung bersama Bakal Calon Walikota Martin Daniel Tumbelaka (MDT), di Kantor KPU Bitung, Jumat (04/09/2020) lalu.

"Dalam proses pendaftaran saya dan pasangan MDT, sebisa mungkin kami menjalankan protap kesehatan," kata MJL, di Bitung, Rabu (09/09/2020) sore.

Ia mengajak semua pihak agar tidak mudah memercayai informasi yang belum tentu benar.

"Marilah sama-sama kita menjaga pesta demokrasi dengan sehat," ajak MJL.

Komisioner Bawaslu Sulut Kenly Poluan, mengapresiasi Mendagri yang memberi teguran kepada kepala daerah yang melanggar protokol kesehatan. 

"Intinya kami mendukung Mendagri melakukan tindakan tegas, apalagi sudah ada koordinasi antar lembaga terkait pelanggaran protap dalam proses pendafataran," ujar Kenly Poluan.

Ia beralasan, hal itu sangat terkait dengan keselamatan banyak orang.

Diketahui, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian memberikan teguran kepada kepala daerah yang melanggar protokol kesehatan pada saat tahapan pilkada.

Hal itu disampaikan Mendagri melalui Dirjen Otonomi Daerah Kemendagri Akmal Malik dalam keterangan tertulisnya, Selasa (08/09/2020) malam.

Menurut Akmal, kepala daerah yang mendapat terguran karena melanggar protokol kesehatan pada saat tahapan pilkada terdiri dari 1 gubernur, 35 bupati dan 4 walikota. Kemudian 25 wakil bupati dan 4 wakil walikota.

Akmal mengatakan, teguran ini sejalan dengan Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2020 tentang Peningkatan Disiplin Dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Dalam Pencegahan Dan Pengendalian Corona Virus Disease (Covid-19).

Sedangkan, Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah asal Sulut yang mendapat teguran, yakni; Wakil Walikota Bitung, Bupati Minahasa Selatan, Wakil Bupati Minahasa Selatan, Wakil Bupati Bolmong Selatan dan Wakil Bupati Bolmong Timur.

Berikut daftar 69 kepala daerah yang mendapatkan teguran Mendagri akibat melanggar protokol kesehatan:

Pelanggaran Kode Etik:
1. Bupati Klaten

Pelanggaran saat pembagian bansos:
1. Plt Bupati Cianjur

Pelanggaran protokol kesehatan:
1.Bupati Muna Barat
2. Bupati Muna
3. Bupati Wakatobi
4. Wakil Bupati Luwu Utara
5. Bupati Konawe Selatan
6. Bupati Karawang
7. Bupati Halmahera Utara
8. Wakil Bupati Halmahera Utara
9. Bupati Halmahera Barat
10. Wakil Bupati Halmahera Barat
11 Wali Kota Tidore Kepulauan
12. Bupati Belu
13. Wakil Bupati Belu
14. Bupati Luwu Timur
15. Wakil Bupati Luwu Timur
16. Wakil Bupati Maros
17. Wakil Bupati Bulukumba
18. Bupati Majene
19. Wakil Bupati Majene
20. Bupati Mamuju
21. Wakil Bupati Mamuju
22. Wakil Wali Kota Bitung
23. Bupati Kolaka Timur
24. Bupati Buton Utara
25. Bupati Konawe Utara
26. Wali Kota Banjarmasin
27. Wakil Bupati Blora
28. Wakil Bupati Demak
29. Bupati Serang
30. Wakil Wali Kota Cilegon
31. Bupati Jember
32. Bupati Mojokerto
33. Wakil Bupati Sumenep
34. Wakil Wali Kota Medan
35. Wali Kota Tanjung Balai
36. Bupati Labuhan Batu
37. Bupati Pesisir Barat
38. Wakil Bupati Rokan Hilir
39. Bupati Rokan Hulu
40. Wakil Bupati Kuantan Sengingi
41. Bupati Dharmasraya
42. Wakil Bupati Musi Rawas
43. Bupati Ogan Ilir
44. Bupati Ogan Komering Ulu Selatan
45. Wakil Bupati Ogan Komering Ulu Selatan
46. Bupati Musi Rawas Utara
47 Wakil Bupati Musi Rawas Utara
48. Bupati Karimun
49. Wakil Bupati Karimun
50. Bupati Kapahiang
51. Bupati Bengkulu Selatan
52. Gubernur Bengkulu
53. Wakil Wali Kota Depok
54. Wali Kota Bukitinggi
55. Bupati Malaka
56. Bupati Manggarai
57. Wakil Bupati Manggarai
58. Wakil Bupati Sumba Timur
59. Wakil Bupati Manggarai Barat
60. Bupati Pandeglang
61. Bupati Minahasa Selatan
62. Wakil Bupati Minahasa Selatan
63. Wakil Bupati Bolaang Mongondow Selatan
64. Wakil Bupati Bolaang Mongondow Timur
65. Bupati Sigi
66. Bupati Poso
67. Wakil Bupati Sigi

(kid/*)