Urus Covid di Minut Capai Rp 78 Miliar, Fraksi Golkar: Pertanggung Jawabkan! -->
Cari Berita

Advertisement

Translate

Berita Pilihan

Urus Covid di Minut Capai Rp 78 Miliar, Fraksi Golkar: Pertanggung Jawabkan!

editor: komentar.id
Rabu, 30 September 2020



Minut, KOMENTAR.ID


Fraksi Golkar DPRD Minahasa Utara memilih tidak mengikuti Rapat Paripurna KUA-PPAS Perubahan 2020, yang digelar Senin (28/09/20) malam lalu.


Hal itu dilakukan bukan tanpa alasan, melainkan sebagai bentuk desakan kepada Pemkab Minahasa Utara untuk segera mempertanggung jawabkan penggunaan dana penanganan dan penanggulangan Covid-19. 


"Kami mendesak Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara, untuk mempertanggung jawabkan penggunaan dana itu," tegas Ketua Fraksi Golkar DPRD Minahasa Utara, Edwin Nelwan.


Dia meminta Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Pemkab Minut untuk dapat menunjukan realisasi penggunaan dana penanganan dan penanggulangan covid yang diketahuinya mencapai Rp 78 miliar.


"Kami tidak suka dibohongi, sampai saat ini yang bisa ditunjukan pemkab hanya laporan pergeseran pertama dan kedua dengan total Rp 12 miliar. Sedangkan secara keseluruhan ada lima kali pergeseran anggara covid, berarti masih ada tiga kali pergeseran yang belum dipertanggung jawabkan dengan total anggaran sebesar Rp 66 miliar," urai politisi vokal tersebut. 


Terpisah, Koordinator Investigasi LSM Lembaga Anti Korupsi Pemerhati Pembangunan Nasional (LAKP2N), Rukminto Rakhman menuding bahwa sampai saat ini Pemkab Minut masih tidak transparan mengenai penggunaan dana covid tersebut. 


"Sebagaimana Fraksi Golkar tak mau dibohongi dan kami menuntut kejelasan penggunaan anggaran Covid-19, sesuai UU keterbukaan informasi publik. Laporan penggunaan yang kami pertanyakan, belum lagi laporan pertanggungjawabannya," ujarnya.


Rinto juga menyayangkan sikap DPRD Minahasa Utara yang terkesan diam dan tutup mata dalam hal ini. 


"Kebetulan ada pemeriksaan BPK-RI, maka jika pemkab tak transparan seperti ini, jangan hanya bilang kuat dugaan ada banyak dana siluman yang digunakan Pemkab Minut, anggota dewan lainnya jangan tutup mulut. Dewan juga kan boleh merekomendasi ke aparat penegak hukum jika ada temuan," tukas Rinto.


Sejauh ini TAPD Pemkab Minut belum berhasil dimintai taggapannya terhadap realisasi penggunaan dana Covid-19.


(erl/kid)