Pro-Kontra APBD-P, Tomas ke DPRD Manado: Jangan Kendur Pimpinan! -->
Cari Berita

Advertisement

Translate

Berita Pilihan

Pro-Kontra APBD-P, Tomas ke DPRD Manado: Jangan Kendur Pimpinan!

editor: hut_kamrin
Selasa, 29 September 2020

Tokoh masyarakat Manado Stenly Tamo. Foto: Hut Kamrin/KOMENTAR.ID


Manado, KOMENTAR.ID -- 
Desakan segelintir pihak yang tiba-tiba meledak saat draf KUA-PPAS baru masuk Sekretariat DPRD Manado, tidak lantas membuat publik yakin begitu saja. Fenomena kontroversi cepat-lambatnya pembahasan, malah melahirkan kecurigaan publik terhadap kebijakan anggaran. 

Tokoh masyarakat (Tomas) Kota Manado Stenly Tamo mengungkapkan, DPRD semestinya menunjukan otoritas budgeting dan pengawasan, untuk mempertanyakan motif anggaran di masa pandemi serentak Pilkada 2020. Apalagi belakangan diketahui Pemkot Manado mengajukan pinjaman Rp300 miliar, tanpa presentasi maksud dan tujuan terlebih dahulu, termasuk rincian kebutuhan pemerintah. 

"Mekanismenya, pemerintah harus sodorkan dulu maksud dan tujuan pinjaman. Lalu platform anggaran itu seperti apa? Kalau hanya memberitahukan angka umum ke dewan, ini yang berbahaya. DPRD dan rakyat tidak akan pernah tahu, kemana aliran dana Rp300 miliar itu," jelas Tamo, Senin (28/9), di bilangan Megamas, Manado. 

Lanjut Tamo, dalih pemerintah mengatasnamakan rakyat yang susah di masa pandemi, mestinya dijelaskan secara obyektif dan detil publik. Karena selama ini, distribusi bantuan pemerintahan menimbulkan kegaduhan sosial lantaran dianggap tidak adil dan obyektif dalam pendataan.

"Rakyat ingin tahu. Yang Anda (pemkot) maksudkan rakyat itu, rakyat yang mana? Ada di lingkungan mana? Berapa jumlah? Seperti apa krisisnya? Bagaimana mekanisme pendataan? Adil dan obyektif atau tidak? Siapa yang akan distribusi bantuan? Ini harus jelas. Jangan seenaknya rakyat-rakyat, tapi kenyataan lapangan, banyak yang berteriak tidak adil. Ingat, kita ini di masa Pilkada. Berpotensi rawan ketidakadilan," jelas Tamo.

Terhadap desakan segelintir orang agar DPRD segera membahas perubahan APBD 2020, Tamo meminta legislatif harus cermat. "Jangan kendur pimpinan! Sikap, ketegasan dan perjuangan Anda (DPRD) juga atas nama rakyat. Kami (rakyat) tidak mau memikul beban di kemudian hari, hanya karena hutang pemerintah, yang di masanya belum tentu jelas sasaran dan peruntukan. Ini masalah efisiensi dan efektifitas penggunaan anggaran. Selamat bekerja," pesan Tamo. (*)