Pjs Bupati Minsel Dilarang Tempati Rumah Dinas, Ini Surat Dirjen Otda -->
Cari Berita

Advertisement

Translate

Berita Pilihan

Pjs Bupati Minsel Dilarang Tempati Rumah Dinas, Ini Surat Dirjen Otda

editor: hut_kamrin
Senin, 28 September 2020

Surat Dirjen Otda Kemendari yang ditandatangani Drs Akmal Malik MSi. Foto: Istimewa

Amurang, KOMENTAR.ID -- 
Publik Minahasa Selatan makin gaduh pasca pelantikan Penjabat Sementara (Pjs) Mecky Onibala MSi. Itu berawal dari pernyataan Onibala di media masa, mengenai fasilitas dinas yang tidak disediakan Bupati Christiany Eugenia Tetty Paruntu SE. Sejumlah kalangan memandang, Onibala seharusnya memahami hak seorang Psj secara utuh menurut payung hukum. 

"Jangan menciptakan kegaduhan hanya karena keinginan fasilitas dinas yang tidak terpenuhi," ujar aktifis pemerintahan Minsel Joy Steven Tielung SH SIP, kepada KOMENTAR.ID, Senin (29/9), di Amurang. 

Ia mencontohkan, untuk fasilitas rumah dinas, seorang Pjs Bupati tidak berhak mendapatkan itu. Surat Dirjen Otda Kemendagri yang ditandatangani Drs Akmal Malik MSi cukup jelas. Bahwa Pjs Gubernur maupun Pjs Bupati dan Walikota tidak boleh menempati Rudis Bupati/Walikota yang sedang cuti. 

"Sebenarnya Pjs Bupati fokus bekerja sesuai arahan dan tupoksinya. Baru saja dilantik sudah gaduh dengan fasilitas dinas. Padahal kita di masa Pilkada butuh situasi kondusif. Janganlah membuka ruang perdebatan yang tidak konstruktif di masyarakat," pesan Tielung. 

Pada bagian lain, Tielung mengamati ada gelagat politik yang mulai ditunjuk Onibala. "Langsung menyerang Pemkab Minsel soal fasilitas itu, sebetulnya ada latar politik yang mendorong Pjs melempar isu di ruang publik. Ini tidak elok," tandas Tielung. (Roger Pelealu)