Netralitas Mecky Onibala Mulai Oleng, AMPM Lapor ke Bawaslu -->
Cari Berita

Advertisement

Translate

Berita Pilihan

Netralitas Mecky Onibala Mulai Oleng, AMPM Lapor ke Bawaslu

editor: hut_kamrin
Selasa, 29 September 2020

Personil AMPM memasukan laporan mengenai dugaan pelanggaran Pjs Bupati Minsel Mecky Onibala ke Bawaslu Minsel. Foto: Istimewa

Amurang, KOMENTAR.ID -- 
Aliansi Masyarakat Peduli Minahasa Selatan (AMPM) melaporkan Pejabat Sementara (Pjs) Bupati Minsel Mecky Onibala ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Minsel, atas dugaan pelanggaran netralitas Pegawai Negeri Sipil (PNS), Selasa (29/9) sore tadi.  

Laporan tersebut dilayangkan karena birokrat yang menjabat Kepala Badan Inspektorat Sulut itu dinilai telah melanggar aturan netralitas PNS.  Salah satunya melakukan foto bersama dengan salah satu pasangan calon yang diusung PDIP dan Perindo.  

"Ada tiga point laporan yang kami layangkan ke Bawaslu.  Pertama soal foto bersama Pjs dengan FDW-PYR.  Kedua soal gambar kepala banteng di kemeja batik yang digunakan Pjs saat bersama FDW-PYR. Yang ketiga soal simbol metal gerakkan tangan dari Pjs saat berada di Salah satu ruangan Kantor Bupati Minsel, " ungkap Orel Lumantow koordinator AMPM di sela-sela aduan ke Bawaslu.  

Selain bukti-bukti foto dugaan pelanggaran netralitas ASN Pjs Bupati Minsel,  Lumatow juga meyatakan pihaknya memberikan bukti dalam bentuk vidio dengan durasi beberapa menit.  

"Kami berharap Bawaslu segera menindaklanjuti laporan kami.  Apalagi semua bukti lengkap, " tegas Lumantow.  

Secara garis besar  aduan AMPM ke Bawaslu menekankan pada status Pjs sebagai ASN.  Terkait dengan netralitas.  

Sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2004 Tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil telah secara jelas menyebutkan nilai-nilai dasar yang harus dijunjung tinggi oleh pegawai negeri sipil.  

Dia juga mengutip Surat Edaran Mendagri Nomor B/7l/M.SM.00.00/2017 Yang mengatur 9 larangan ASN dalam pilkada.  

"Salah satu poinnya adalah PNS dilarang melakukan foto bersama dengan bakal pasangan calon. Nah Yang terjadi justru sebaliknya pak Pjs melakukan foto bersama dengan paslon.  Atas dasar itu sehingga kami menilai laporan ini layak untuk ditindaklanjuti.  Termasuk dua isi laporan lainnya. Jika terbukti sanksinya jelas," yakin Lumantow.  

Olehnya itu dia berharap agar Bawaslu dapat bertindak professional dan menindaklanjuti laporan tersebut. 

Sebelumnya, Dirjen Otonomi Daerah Drs Akmal Malik MSi mempersilahkan pihak yang berkeberatan dengan sikap Onilbala pascapelantikan.  "Silahkan dilapor ke Bawaslu," jawab Malik via WhatsApp, Selasa siang. (Roger Pelealu)