SELESAIKAN KASUS, LAPORKAN KE SPKT BUKAN KE MEDSOS -->
Cari Berita

Advertisement

Translate

Berita Pilihan

SELESAIKAN KASUS, LAPORKAN KE SPKT BUKAN KE MEDSOS

editor: hut_kamrin
Kamis, 13 Agustus 2020


Lexie Kalesaran/Pemerhati Sosial Kemasyarakatan


Media sosial (medsos) telah menjadi sarana yang efektif dan efisien dalam kerangka penyebaran atau pengungkapan sesuatu, entah kata, kalimat, berita maupun foto/gambar dan video untuk diketahui banyak orang/pihak.

Dalam hitungan detik/menit, kata, kalimat, berita, foto/gambar atau video yang diposting di medsos seperti Facebook, Instagram, WA, dan Line langsung menyebar dan bahkan bisa menjadi viral karena dishare/dibagikan dari satu orang ke orang-orang lainnya.
Menjadi pertanyaan, apakah bijaksana atau tepat bila kita memposting sesuatu terkait dengan suatu kasus hukum atau etika/profesi yang memerlukan penanganan sesuai mekanisme/prosedur yang berlaku dalam suatu institusi/lembaga yang memang tugas pokoknya itu?

Menggunakan medsos adalah sah-sah saja dan tidak dilarang sejauh mempertimbangkan patut-tidaknya, boleh-tidaknya, tepat-tidaknya. Sebab, menggunakan medsos tidak pada tempatnya, tidal tepat, tidak bijaksana memiliki dampak sosial, psikologis, hukum dan lain-lain bila konten atau isinya tidak mengandung kebenaran, provokatif/menghasut,  membuat panik, menimbulkan kegaduhan dan lain-lain.
Cerdas menggunakan medsos adalah fatsunnya, sejatinya. Baca, pilah, saring sebelum dishare/dibagikan adalah kata kuncinya.

Itulah sebabnya, bila seseorang (apapun  kedudukan atau status sosialnya) yang memposting sesuatu di medsos terkait dengan kasus hukum atau etika/prifesi kepolisian, apakah sudah dipertimbangkan/diperhitungkan dampak yang akan ditimbulkan/diakibatkan karena postingan itu?

Sebab, bila tidak memiliki bukti yang cukup atau bohong dan dasarnya yang tidak kuat maka bisa berdampak seperti hukum dan sosial. Berdampak hukum terhadap orang yang memposting dan turut menyebarluaskan (sebagaimana diatur dalam KUHP atau UU ITE) serta berdampak sosial terhadap orang, keluarga dan  kenalan dari orang yang disebut serta berdampak tertentu terhadap institusi/lembaga di mana orang tersebut bekerja.

Bila kita memiliki data yang akurat, bukti yang cukup terhadap sesuai kasus hukum atau pelanggaran kode etik/profesi kepolisian yang dilakukan 'oknum' aparat kepolisian, seyogianya menempuh mekanisme/prosedur yang ditetapkan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Di institusi kepolisian ada yang disebut SPKT (Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu). Semua laporan baik menyangkut hukum yang dilakukan seseorang (termasuk 'oknum' Polri), sekelompok orang atau lembaga akan diproses sesuai dengan mekanisme/prosedur  yang ada. Khusus mengenai pelanggaran etika/profesi kepolisian maka bila telah memenuhi unsur (bukti yang cukup/kuat) akan ditindaklanjuti oleh bidang atau satuan kerja (satker) Propam (profesi dan pengamanan).

Sementara yang berkaitan dengan pidana akan diteruskan ke satker Reserse Umum, Reserse Khusus atau Reserse Narkoba. Dan, yang diproses bukan hanya yang terlapor masyarakat, sekelompok masyarakat, organisasi/lembaga unum dan lain-lain melainkan juga 'oknum' polisi yang diduga melakukan tindak pidana.
Ketika telah dilaporkan di SPKT maka akan ditindaklanjuti sesuai mekanisme/prosedur yang ada. Bila datanya belum lengkap diminta untuk dilengkapi, sementara bila sudah telah memenuhi unsur (memiliki alat bukti yang cukup sesuai KUHP) maka akan diproses lebih lanjut.

Saat berproses, ada perwira pengawas penyidik (wasidik) yang akan memonitor/memantau perkembangan kasus tersebut sehingga penyidik tidak akan 'main-main' dalam penanganannya. Akan ada konsekuensi atau sanksi bila ada 'oknum' penyidik/petugas yang dengan sengaja memperlambat, mempersulit dan lain-lain ('main-main') terhadap kasus yang ditanganinya.
Pelapor berhak menanyakan perkembangan proses penanganan perkara yang telah dilaporkan, dan penyidik atau petugas berkewajiban menginformasikan perkembangan kasus tersebut.

Seandainya kasus yang telah dilaporkan tersebut ada kesengajaan untuk memperlambat, mempersulit dan lain-lain maka pelapor bisa menyampaikan ke pimpinan/atasan dari 'oknum' tersebut. Bila masih belum atau tidak ada respons, silahkan melaporkan ke institusi/lembaga di atasnya, bahkan bisa sampai ke Mabes (markas besar) Polri.

Kalau sudah demikian, diyakini akan ada konsekuensi atau sanksi (ringan, sedang atau berat) yang akan dikenakan bagi 'oknum' atau siapa saja yang dengan sengaja memperlambat, mempersulit dan lain-lain terhadap suatu kasus yang telah memenuhi unsur (memiliki alat bukti yang cukup). 
Jadi, masyarakat tidak perlu kuatir bila suatu kasus yang telah dilaporkan tidak akan diproses/ditindaklanjuti. Dengan demikian, tidak perlu/bijaksana bila mempostingnya di medsos. (*)