SGR Dipastikan Kehilangan Dukungan Hanura Minut -->
Cari Berita

Advertisement

Translate

Berita Pilihan

SGR Dipastikan Kehilangan Dukungan Hanura Minut

editor: hut_kamrin
Kamis, 16 Juli 2020

Wakil Ketua Bidang Organisasi Partai Hanura Minahasa Utara Enny Angelia Umbas (kiri) saat Pleno Penetapan Cabup-Cawabup Minahasa Utara, di Jakarta. Foto: Istimewa

Manado, KOMENTAR.ID -- 
Kisruh internal Partai Hanura di Minahasa Utara semakin memanas. Ramai dalam pemberitaan, Ketua DPC Hanura Minahasa Utara, Novi Ngangi telah mendeklarasi bahwa Shintia Gelly Rumumpe (SGR) telah mendapat tiket Hanura untuk maju dalam Pilkada Minut nanti. 
Hal tersebut membuat Enny Angelia Umbas, Wakil Ketua Bidang Organisasi DPC Partai Hanura Minut angkat bicara. "Dukungan terhadap SGR tidak sah, karena tidak melalui mekanisme partai. Kan sudah jelas, aturan main dalam Pilkada untuk Partai Hanura sudah diatur dalam Peraturan Organisasi No : PO/07/DPP-HANURA/XI/2019 tentang Pedoman, pendaftaran, penjaringan dan penetapan Bakal Calon Kepala Daerah, dan Bakal Calon Wakil Kepala Daerah Partai Hanura,” jelas Enny, kepada KOMENTAR.ID, Kamis (15/7/2020) via ponsel.

"Jadi, jika tidak mengacu pada aturan tersebut, maka dukungan tersebut dianggap ilegal," tegas politisi wanita, yang juga aktivis anti korupsi ini.

Enny heran, mengapa tanpa pleno dan tanpa koordinasi dengan seluruh pengurus DPC dan PAC, tiba-tiba saja Novi Ngangi membuat dukungan kepada SGR. Padahal sejak awal pembentukan TPC, pembukaan pendaftaran, rekrutmen bakal calon, penjajakan survei hingga proses penetapan bakal calon yang akan diusung, diharuskan melalui pleno dan persetujuan bersama dari seluruh pengurus DPC dan PAC. 

"Nah, yang menjadi pertanyaan saya, siapakah yang menandatangani posisi Sekretaris DPC, Tim TPC, para Ketua PAC, Ketua TPD, Ketua TPC?
Sementara pengakuan dari mereka bahwa jangankan tanda tangan, Novi Ngangi tidak pernah sekalipun menghubungi mereka terkait masalah dukungan dari partai Hanura," beber Enny.  

Jika terbukti ada indikasi pemalsuan tanda tangan dan pemalsuan legalitas oleh oknum yang bertanda tangan atas nama pengurus DPC dan PAC Partai Hanura Minut, pihak Enny akan membawa masalah ini ke ranah hukum dan mahkamah partai. Karena jelas-jelas telah mencoreng marwah Partai Hanura, katanya.
Pada 13 Juli 2020 lalu, pihaknya telah mengklarifikasi ke Tim Pilkada Pusat Partai Hanura dan melaporkan secara resmi pelanggaran kode etik partai  mengeni dukungan ke SGR kepada Wakil Ketua Bidang OKK Partai Hanura, Benny Ramdhani.

Ia melanjutkan, dalam kisruh ini, ada pembelajaran berharga bagi para politisi yang beranggapan bahwa parpol tidak bisa disamakan dengan Perusahaan pribadi. "Sehingga perilaku one man show sangatlah bertentangan dengan sistem demokrasi dan kesantunan dalam berpolitik," tandas Enny. (*)