Penarikan Paksa Kendaraan Makin Marak, Tindangen: Ada Apa dengan Kapolda Sulut? -->
Cari Berita

Advertisement

Translate

Berita Pilihan

Penarikan Paksa Kendaraan Makin Marak, Tindangen: Ada Apa dengan Kapolda Sulut?

editor: hut_kamrin
Selasa, 14 Juli 2020

Grandnaldo Tindangen SH MH, Advokat. Foto: Istimewa

Manado, KOMENTAR.ID -- 
Pengambilan secara paksa oleh pihak finance terhadap unit mobil dan motor dari kreditur atau masyarakat yang makin marak di Sulawesi Utara khususnya Kota Manado. Praktek ini mendapat tanggapan serius sejumlah praktisi hukum. 

Salah satunya, Grandnaldo Tindangen, SH MH. Menurutnya, kontrak perjanjian antara kreditur dan debitur diikat dalam suatu ikatan hukum perdata yaitu fidusia. Sehingga debitur tidak bisa seenaknya melakukan penarikan secara paksa terhadap kendaraan yang dikreditkan terhadap kreditur.

"Dalam perjanjian itu, ada ikatan hukum yang jelas yaitu fidusia. Ketika pihak finance atau oknum yang dipekerjakan oleh finance ingin mengambil alih kendaraan, harus sesuai undang-undang fidusia.  Bahkan ada putusan MK menjelaskan harus ada putusan pengadilan dahulu baru bisa dieksekusi. Dan jika terjadi penarikan secara paksa, maka hal tersebut merupakan tindak pidana," ujar advokat muda itu, Selasa (13/7/2020), di Manado.  

Ironis lanjut dia, saat ini dalam institusi Polri khususnya Sulawesi Utara, terkesan ada 'main mata' dengan manajemen finance nakal. Indikasinya, sejumlah laporan kepolisian tidak ditindaklanjuti aparat penegak hukum,

"Setahu saya ada beberapa laporan kasus terkait pencurian kendaraan oleh pihak finance yang masuk ke Polresta Manado dan bahkan ke Mapolda Sulut. Tapi laporan tersebut terkesan dibiarkan. Ada apa dengan Pak Kapolda? Katanya ingin memberantas ketidakadilan yang terjadi terhadap masyarakat Sulut," singgung Tindangen.

Dia kemudian mengulang kembali apa yang pernah dikatakan Kapolda Sulut terkait penarikan kendaraan yang pernah dikatakan di sejumlah media. 

"Pak Kapolda sendiri pernah mengatakan Debt Colector atau eksternal yang akan melakukan eksekusi kendaraan agar berkomunikasi dengan baik dengan kreditur. Agar tidak terjadi pelanggaran hukum. Itu sebutnya pada sejumlah media. Nah, saat ini banyak oknum karyawan finance melalui perintah pimpinannya melakukan tindakan eksekusi kendaraan tanpa mengikuti aturan hukum yang jelas yaitu fidusi dan terkesan hanya dibiarkan oleh pihak kepolisian. Saya ingin bertanya kepada Pak Kapolda bagaimana dengan komitmennya terhadap oknum-oknum yang melanggar aturan-aturan yang ada, apalagi hal itu terkait dengan pernyataan Pak Kapolda sendiri," tuturnya. 

Sementara itu, berdasarkan pantauan, sejumlah keluhan masyarakat terkait penarikan paksa kendaraan bermotor menjadi perbincangan di grup Facebook Tim Maleo Sulut. (*)