KPU Jamin Tak Ada Warga Asing Terdaftar Pemilih -->
Cari Berita

Advertisement

Translate

Berita Pilihan

KPU Jamin Tak Ada Warga Asing Terdaftar Pemilih

editor: nox_nino
Rabu, 22 Juli 2020

Caption : Lanny Ointu, Komisioner KPU Provinsi Sulawesi Utara, Devisi Program Data dan Informasi.



Manado, KOMENTAR.ID

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sulut menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) bersama dua Instansi yakni, Kantor Wilayah Kemenkumham dan Dukcapil Provinsi, guna penyusunan data pemilih untuk Pilkada serentak 2020,  terkait status kewarganegaraan asing.

Diketahui, Rakor ini digelar mulai Senin hingga Rabu 22 juli 2020, bertempat di ruangan rapat kantor KPU Provinsi Sulut.

Rakor tersebut dipimpin langsung oleh Komisioner KPU Divisi Program Data dan Informasi, Lanny Ointu, didampingi Kabag Program Data, Organisasi dan SDM, Raymond Mamahit, Kabag Umum, Keuangan dan Logistik, Carles Worititjan, dan Kasub Program dan Data, Lani Alou serta jajaran KPU. Sedangkan dari pihak Kemenkumham dihadiri oleh Kepala Divisi Imigrasi, Ganda Samosir dan Dukcapil oleh Kabid Kependudukan, Jaiman.

Terdapat sejumlah temuan penting dalam Rakor kali ini, dimana soal keberadaan WNA yang mempunyai status tidak jelas kewarganegaraan.

Menanggapi hal ini, Komisioner KPU Divisi Program Data dan Informasi, Lanny Ointu menjelaskan, ini menjadi tantangan bagi Petugas Pemutahiran Data Pemilih (PPDP) yang saat ini sedang turun lapangan melakukan Pencocokan dan Penelitian (Coklit) dan Verifikasi data.

"Untuk itu koordinasi ini penting, dan harus menyisir serta menyandingkan data bersama. Hal ini juga sebagai upaya KPU menyiapkan data Pemilih yang benar-benar akurat dan valid," ungkap Lanny, melalui Pres Realese KPU.

Lanny menegaskan, dalam kurun waktu yang singkat tahapan Coklit 15 Juli sampai 13 Agustus 2020, KPU ingin memastikan tidak ada warga negara asing yang masuk dalam daftar pemilih. 

"Sesuai hasil RDK, KPU akan menerima data warga negara asing yang telah memiliki KITAP dan KTP elektronik. KPU berkoordinasi dengan Dukcapil dan Imigrasi soal data by name by address warga negara asing, kemudian KPU akan melakukan penyandingan data. Jika masih ditemukan saat Coklit segera di TMS kan," tegasnya.

Sementara itu, Kepala Divisi Imigrasi, Ganda Samosir menjelaskan, sebagai mana Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 atas perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Pasal 21 tentang Administrasi Kependudukan, WNA yang mempunyai KTP sah jika sudah mengantongi Kartu Izin Tinggal Tetap (KITAP) dari Imigrasi. 

“WNA yang memiliki KTP dalam UU itu sah. Namun, ada syaratnya yakni yang sudah memiliki KITAP. Jika hanya KITAS jelas tidak bisa mengantongi KTP. Untuk masa berlaku KTP bagi Orang Asing tidak seumur hidup dan disesuaikan dengan masa berlaku izin KITAP. Izin KITAP diperpanjang setiap lima tahun. Jika tidak diperpanjang kita deportasikan. KTP Orang Asing dan KTP yang dikantongi WNI fisiknya memang sama. Namun, hal lain yang membedakan yakni pada kolom kewarganegaraan di KTP tertulis WNA,” urainya.

Sedangkan untuk Dukcapil, mereka memastikan status Kewarganegaraan Indonesia bagi orang asing jika sudah memenuhi syarat UU. 

"Dukcapi hanya mencatat. Jika sudah memenuhi syarat sesuai aturan Undang Undang maka Dukcapil berhak menerbitkan KTP. Namun KTP yang diterbitkan berbeda dengan KTP WNI meski fisiknya sama,” tukas Jaman. (Sandy)