Kajati Sulut Perpanjang MoU Dengan BPJS Wilayah Sulutenggo di Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara -->
Cari Berita

Advertisement

Translate

Berita Pilihan

Kajati Sulut Perpanjang MoU Dengan BPJS Wilayah Sulutenggo di Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara

editor: rolly_sondakh
Kamis, 23 Juli 2020

Penandatanganan MoU Kajati Sulut dan BPJS Wilayah Sulutenggo. (Foto Humas Kejati) 

Manado, KOMENTAR.ID


Kamis (23/7/2020) sekitar pukul 09.00 WITA bertempat di City Extra Restauran Manado,  telah dilaksanakan penandatangan Memorandum of Understanding (MoU) di Bidang Hukum Perdata dan Tata Usaha Negara (DATUN) antara BPJS Kesehatan Sulut, Sulawesi Tengah, Gorontalo dan Maluku Utara (Sulutenggo), beserta Kepala Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sulawesi Utara (Sulut).

Proses penandatangan MoU tersebut dihadiri oleh para Asisten, Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Manado, Kajari Minahasa Utara, Kajari Bitung, koordinator di Bidang Datun.
Sedangkan dari BPJS Kesehatan dihadiri Deputi Direksi Wilayah Sulut, Sulawesi Tengah, Gorontalo dan Maluku Utara (Sulutenggo) dan jajarannya, Para Kasi di Bidang Datun Kejati Sulut dan para Kasi Datun Kejari se-Sulut yang ikut menandatangani MoU.

Kegiatan tersebut merupakan tindaklanjut dari kesepakatan bersama antara Kejaksaan Tinggi Sulut dengan BPJS Kesehatan Sulutenggo yang berlaku selama 2 (dua) tahun terhitung sejak MOU ditandatangani.

Dalam sambutannya Kajati Sulut mengatakan bahwa sebagaimana di ketahui bahwa di dalam pasal 30 ayat (2) UU Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan R.I di sebutkan “Di Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara, Kejaksaan dengan Surat Kuasa Khusus (SKK) dapat bertindak di dalam maupun diluar pengadilan untuk dan atas nama Negara dan Pemerintah”.

"Perlu ditekankan bahwa misi dan tugas Kejaksaan di Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara meliputi Penegakkan hukum, bantuan hukum, pertimbangan hukum, pelayanan hukum dan tindakan hukum lain," jelas Kajati.

Berkaitan dengan tugas dan misi Bantuan hukum  tersebut sambung Kajati, Instansi Pemerintah, BUMN dan BUMD, termasuk dalam hal ini pihak BPJS Kesehatan Wilayah Sulutenggo diharapkan terjalin komunikasi yang transparan,  sehingga jika terdapat masalah Perdata dan Tata Usaha Negara yang di rasa sulit sekalipun, Kejaksaan akan dengan senang hati mencarikan solusi terbaik dengan cara non litigasi maupun cara litigasi.

Kajati pun berpesan kepada pihak BPJS Kesehatan Wilayah Sulutenggo agar tidak ragu-ragu menyampaikan permasalahan-permasalahan hukum yang terjadi dan akan diupayakan penyelesaian sesuai dengan aturan yang berlaku.

“Ke depan saya berharap agar kerjasama ini dapat dilaksanakan secara konsisten dan konsekuen, sehingga maksud dan tujuan kita dalam rangka kerjasama ini dapat terwujud sebagaimana yang di harapkan," tutur Kajati.

Giat dialnjutkan dengan penandatangan MOU antara Kajati Sulut dan Deputi Direksi Wilayah Sulutenggo, dilaksanakan MOU antara BPJS Kesehatan Cabang Manado dengan 6 (enam) Kejaksaan Negeri, yaitu Kejaksaan Negeri (Kejari) Manado, Kejari Minahasa Utara, Kejari Bitung, Kejari Kepulauan Siau Tagulandang Biaro, Kejari Kepulauan Sangihe dan Kajari Kepulauan Talaud.

***