Fabian Kaloh Pimpin Brigade Manguni Indonesia Sulut -->
Cari Berita

Advertisement

Translate

Berita Pilihan

Fabian Kaloh Pimpin Brigade Manguni Indonesia Sulut

editor: hut_kamrin
Minggu, 26 Juli 2020

Pimpinan DPW BMI Sulut Tonaas Fabian Kaloh SIP MSi (kiri) dan Sekretaris Tonaas Jimmy Senduk. 

Manado, KOMENTAR.ID -- 
Rapat pleno diperluas Dewan Pimpinan Tonaas (DPT) dan Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Brigade Manguni Indonesia (BMI) menetapkan Fabian Kaloh, SIP MSi sebagai Tonaas Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) BMI Sulawesi Utara Sulut). Tonaas DPD Kota Bitung ini, didampingi Tonaas Sekretaris Jimmy H Senduk yang merupakan Tonaas Sumber Daya Manusia dan Sumber Daya Alam DPT BMI.

Rapat pleno diperluas yang dimpin Tonaas Wangko DPT BMI, Lendy Wangke tersebut disaksikan Tonaas Harian Umbanua Fentje Rumambi, Sekjen DPT BMI Sony Keintjem, Bendahara Corneles Mononimbar, Panglima Utama DPT Freddy Turalaki,  Ketua DPD se-Sulut dan Kopasgad serta para Pasus BMI. 

Penetapan Tonaas Fabian setelah jabatan rangkap Tonaas Sony Keintjem sebagai Sekjen dan Ketua DPW Sulut habis masa waktu, setelah sempat diperpanjang dua kali.

‘’Saya akan mengemban tugas ini dengan sebaik-baiknya seusai amanat AD ART, dan kepercayaan dari Tonaas Wangko Lendy Wangke," ujar Tonaas Fabian, ketika menerima Surat Keputusan No 027/SK-PDPW/s/DPT NMI/VII-2020, di depan peserta rapat. I Yayat U Santi, pekik Fabian yang disambut teputk tangan seluruh peserta rapat.

Tonaas Fabian Kaloh dan Tonaas Jimmy Senduk, bersama pengurus lainnya akan melengkapi struktur sampai pada 31 Januari 2021. Keduanya akan rapat koordinasi dengan pengurus, untuk persiapan pelantikan dan kepesertaan DPW BMI Sulut dalam MuswangNas akhir Agustus 2020 nanti. ‘’Kami siap untuk menjabarkan program-program BMI ke depan,’’ ujar Fabian.

Anggota DPRD Sulut dari Fraksi PDI ini mengakui, DPW BMI Sulut harus dibenahi secara menyeluruh, karena program lalu belum optimal. ‘’Kali ini kami akan optimalkan, tentunya dengan bersinergi dengan semua pihak, terutama yang berkaitan dengan fungsi dan tanggung jawab kami sebagai Ormas Adat,’’ kata Putra Tonsea ini.

Fabian yang aktif di Kaum Bapa Katolik Kevikepan Tonsea dan Keuskupan Manado ini mengakui,  otmas adat harus konek dengan pemerintah. Karena keberadaannya membantu pemerintah dalam rangka penjabaran budaya baik Minahasa dan sekitarnya juga yang berkaitan dengan legitimasi BMI.

‘’Kita wajib bekerja sama dengan pemerintah Sulut di bawah kepemimpinan Gubernur Olly Dondokambey dan Wagub Steven Kandouw untuk pembangunan di segala bidang,” papar Tonaas Fabian.

Menyinggung soal keberadaan beberapa DPD BMI yang belum terbentuk, Tonaas Fabian mengakui memang program jangka pendek akan dibicarakan pada rapat perdana. "Terutama konsolidasi organisasi BMI di semua kota dan kabupaten se-Sulut," tandas Fabian. (*)