Dear Pak Polisi! Ini Dua Pejabat ULP Pemkot Manado yang Pantas Diperiksa -->
Cari Berita

Advertisement

Translate

Berita Pilihan

Dear Pak Polisi! Ini Dua Pejabat ULP Pemkot Manado yang Pantas Diperiksa

editor: hut_kamrin
Jumat, 17 Juli 2020

Markas Polda Sulawesi Utara. Foto: Istimewa

Manado, KOMENTAR.ID -- 
Sinyalamen sarang mafia proyek di Unil Layanan Pengadaan (ULP) Pemkot Manado menyasar kinerja dua ASN (pejabat) bawahan Dinas PU. Beberapa kontraktor yang menemui KOMENTAR.ID, Jumat (17/7/2020), di Manado, menyebutkan, dua pejabat yang bertanggung jawab atas kegiatan pelelangan yakni Kepala Bagian ULP lelaki Marcos dan Kepala Sub Bagian Jorgi. 

Keduanya dianggap ASN yang bertanggung jawab atas dugaan maladministrasi dan sinyalemen permainan tender proyek yang kemudian menimbulkan kegaduhan.

"Kabag dan Kasub ULP yang harus diperiksa. Semua dugaan mafia dan permainan dokumen tender bersumber dari sana," ungkap salah satu kontraktor yang meminta namanya disimpan di redaksi. 

Sebelumnya, tengara mafia proyek di sarang ULP Pemkot Manado mendapat  perhatian publik. Pemerhati infrastruktur pemerintah Fery Maliki mendesak Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Sulut untuk meneliti signal permainan administrasi di internal ULP. Maliki meminta penyidik Polda mengaudit forensik untuk memastikan perubahan jejak digital pelelangan proyek di ULP. 

Fenomena kegaduhan di ULP yang dipicu dugaan permainan administrasi pelelangan yang dilancarkan segelintir pejabat ULP Manado, menurut Maliki bukan hal baru. "Dari dulu, di ULP itu terjadi pergeseran kepentingan. Ada saja cela yang dipakai pejabat untuk meloloskan kontraktor titipan dan menggencet administrasi kontraktor yang sudah lengkap," singgung Maliki, kepada KOMENTAR.ID, Jumat (17/7/2020), di Manado.

Pekan lalu, diberitakan Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kota Manado diambang kehancuran. Aroma rekayasa tender proyek kian tercium semenjak organisasi perangkat daerah ini dipimpin Marcos Kairupan.

Data masuk ke redaksi, terlihat pemandangan janggal dalam statistik perusahaan pemenang tender. Di mana ada satu perusahaan menang dengan mendapat dua hingga tiga paket proyek sekaligus.

CV Mitra Karya sudah mengajukan keberatan melalui fase sanggahan ke ULP Kelompok Kerja Pemilihan Pekerjaan Kontruksi 6 Pemkot Manado. 

Dalam sanggahan, CV Mitra Karya dengan Direktur Yeryek Makasudede menyanggah hasil lelang proyek Normalisasi Anak Sungai Simpony Tuminting yang menetapkan CV Altraco sebagai pemenang.

“Kami heran karena yang menjadi alasan dari pokja untuk menggugurkan perusahaan kami yaitu pada tahapan klarifikasi teknis, peserta tidak dapat mengklarifikasi kebenaran pengalaman personil yang dicantumkan pada daftar riwayat hidup. Berdasarkan klarifikasi itu, penawaran digugurkan,” tulis CV Mitra Karya dalam dokumen sanggahannya.

CV Mitra Karya pun menantang ULP melalui pokja untuk memberikan informasi mengenai tenaga teknis pelaksana saluran irigasi yang dipakai perusahaan pemenang tender, baik nama pelaksana dan dokumen pendukung yang menyangkut nama tersebut.

Di satu sisi, aroma busuk rekayasa proyek di ULP Manado, ternyata juga telah dicium Badan Anggaran DPRD Manado. 

Makanya tak heran bila Kairupan dibuat babak belur dalam pembahasan, Kamis (09/07/2020).

“Banyak sekali laporan dan aduan masuk ke kami. Ada perusahaan yang sudah lengkap dokumen, penawarannya bagus, tapi tidak menang. Justru yang menang yang tidak sesuai,” ujar Legislator Bambang Hermawan dalam pembahasan Ranperda Pertanggung Jawaban Pelaksanaan APBD Kota Manado TA 2019, Kamis (09/07/2020).

Sejumlah Anggota Banggar DPRD Manado, seperti Jean Sumilat, Jurani Rurubua, Jeane Laluyan, juga berpendapat serupa. Tiga legislator ini bahkan silih berganti menyorot kinerja ULP.

“Harusnya perusahaan yang layak menang, dimenangkan. Jangan ada praktik lain di ULP. Kalau praktik busuk dibiarkan pasti akan berimbas pada pekerjaan proyek di lapangan,” beber Bambang.

Menanggapinya, Kepala Bagian Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kota Manado Marcos Kairupan, membantah. 

“Kami bisa menjamin proses tender yang dilakukan sudah sesuai aturan dan dilaksanakan dengan baik,” jawab Marcos. (*)