Calon Wakil Harus Paham, Ada Kandidat yang Pernah Lukai 02 -->
Cari Berita

Advertisement

Translate

Berita Pilihan

Calon Wakil Harus Paham, Ada Kandidat yang Pernah Lukai 02

editor: hut_kamrin
Sabtu, 11 Juli 2020

Ilustrasi Kepala Daerah. Foto: Google Image

Manado, KOMENTAR.ID -- 
Tahapan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2020 persis di fase tawar-menawar koalisi partai politik. Serentak kandidat papan 01 mulai menggodok calon pendamping papan 02 atau kandidat wakil kepala daerah.  Pada fase ini, idealnya calon wakil harus cermat dan jeli menerima pinangan kandidat 01. 

Mengingat calon kepala daerah tengah menjaring calon wakil yang dianggap mampu mendompleng suara pemilih. Baik kekuatan finansial, elektabilitas dan kantong suara 02, amat mempengaruhi keberhasilan pasangan calon (paslon) memenangkan Pilkada di kabupaten/kota. 

Hanya saja, sejarah pemerintahan di daerah, 02 atau wakil bupati/walikota sering disubordinasi atau mendapat porsi kerja sisa. Hegemoni dan dominasi kepala daerah sering mengamputasi peran wakil-wakil kepala daerah. Bahkan ada beberapa wakil bupati dan wakil walikota, perannya diamputasi sampai akhir periode. 

"Setelah terpilih, jabatan wakil tak lebih dari seorang kepala dinas. Ada wakil bupati dan walikota yang justru tidak mendapat fasilitas negara. Malah kena peraturan bupati atau peraturan walikota tentang pembatasan kewenangan kerja," jelas peneliti politik dan pemerintahan Fred Beny Sumual SIP, Sabtu (11/7/2020), kepada KOMENTAR.ID, di Manado.

Dalam analisanya, seteru kepala dan wakil kepala daerah, umumnya karena kepentingan politik jangka panjang 01. Padahal pemimpin kolegial menurut Sumual adalah rumusan ideal pengelolaan pemerintahan dengan pembagian peran kerja yang sama besar. Fenomena 02 menjadi pendamping fiktif 01 di pemerintahan usai Pilkada, sebenarnya mengirim pesan kewaspadaan kepada calon-calon wakil pada masa ini.

"Jangan mudah percawa tawaran 01. Belajarlah dari pendahulu-pendahulu anda yang pernah bekerja memenangkan Pilkada, setelah dipilih dapat surat 'cinta' tidak boleh ambil peran sebagai wakil kepala daerah. Rumah dinas, mobil dinas, anggaran perawatan rumah dinas bahkan nihil. Ini panorama pemerintahan yang dirasa muak dan memalukan," tandas Sumual. (*)