Belajar 'Nakal', Pejabat RSUD Sempat Ciduk Setengah Hibah BSG untuk Pemkot Manado -->
Cari Berita

Advertisement

Translate

Berita Pilihan

Belajar 'Nakal', Pejabat RSUD Sempat Ciduk Setengah Hibah BSG untuk Pemkot Manado

editor: hut_kamrin
Sabtu, 11 Juli 2020

Pres conference dana CSR Bank SulutGo di Kejari Manado. Foto: Istimewa

Manado, KOMENTAR.ID -- 
Pejabat Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) rupanya mulai belajar 'nakal' terhadap keuangan daerah. Oknum pejabat itu diam-diam memindahkan lebih dari setengah uang hibah Bank SulutGo (BSG) ke rekening pribadinya. Dana sejumlah Rp650.000.000 itu kemudian dititipkan di rekening Kejaksaan Negeri Manado di BRI Cabang Manado, pada Jumat (10/7/2020). 

Dalam penjelasan Kepala Kejari Manado Maryono, pada tahun 2019 lalu, Bank Sulutgo memberikan hibah tanggung jawab sosial atau CSR (Corporate Social Responsibility) kepada pemerintah Kota Manado sebesar Rp1,2 miliar. Rencananya untuk membantu rumah sakit gigi dan mulut. 

Maryono menerangkan, pada bulan April 2020 dana sebesar Rp650.000.000 dipindahkan ke rekening pribadi milik oknum pejabat RSUD. Sisa Rp550.000.000 belum diketahui dimana disimpan dan juga penggunaannya. Penyidik Kejari Manado melalukan koordinasi dengan Bank SulutGo.

“Alhamdulillah atas kesadaran sendiri pemilik rekening yang menampung sebagian dana CSR dengan sukarela menitipkan uang Rp650.000.000 ke Kejaksaan,” jelas Maryono.

Maryono juga mengatakan, penyidik Kejari Manado akan segera menentukan sikap terhadap dana CSR ini setelah diperoleh fakta-fakta hukum, siapa yang meminta bantuan dana dan dimana dana ditampung.

“Juga sesuai proposal permohonan, akan digunakan untuk apa saja dana itu. Dana yang telah diterima secara realita digunakan untuk apa saja.  Mengapa ada sebagian yang dipindah dan masuk ke rekening pribadi.  Apakah ada ASN/pejabat lain yg menerima dana CSR,” jelas Maryono. 

Diketahui, Bank Sulutgo adalah Badan Usaha Milik Daerah. Sahamnya dimiliki pemerintah kabupaten/kota dan provinsi.

Sesuai ketentuan Pasal 295 UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah jo Permendagri Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan APBD, hibah atau CSR termasuk kuifikasi pendapatan lain-lain yang sah selain pajak dan retribusi daerah yang harus dicatatkan dan dikelola di Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) oleh Bendahara Umum Daerah (BUD) sebelum dipergunakan. Sehingga penyimpangan terhadap dana tersebut dapat dikategorikan sebagai tindak pidana korupsi.

Maryono menegaskan, penyelidik Kejari Manado juga akan menelisik kemungkinan adanya tindak pidana pencucian uang (TPPU) karena tidak menutup kemungkinan adanya bagi-bagi uang secara tidak sah untuk kepentingan pribadi setelah uang masuk ke rekening penerima. (*)