ASN ULP Manado Pintar-pintar, Bisa Jadi Joki Penyusun Dokumen Kontraktor -->
Cari Berita

Advertisement

Translate

Berita Pilihan

ASN ULP Manado Pintar-pintar, Bisa Jadi Joki Penyusun Dokumen Kontraktor

editor: hut_kamrin
Jumat, 17 Juli 2020

Kantor Walikota Manado. Foto: Istimewa

Manado, KOMENTAR.ID -- 
Sejumlah ASN di wilayah Unit Layanan Pengadaan (ULP) Pemkot Manado disebut pintar-pintar. Mereka dikabarkan memiliki kemampuan menyusun sejumlah dokumen usaha dan penawaran perusahaan rekanan yang akan mengikuti lelang proyek.

Pekerjaan yang menjadi ranah kontraktor itu konon diambil alih ASN dalam kapasitas sebagai joki dokumen. "Tentu dengan bayaran atau share profit dari paket proyek," bocor sumber Pemkot Manado, Jumat (17/7/2020).

Menariknya, menurut sumber resmi KOMENTAR.ID dari internal Pemkot Manado, penyusunan dokumen itu untuk menyambut paket proyek yang akan masuk ke ULP. Artinya, kontraktor pilihan dan ASN sudah bekerja sama lebih dahulu menyusun dokumen istimewa untuk proyek yang disasar. Dengan modus ini, beberapa kontraktor yang akan mendaftar pelelangan dengan sendirinya gagal, karena upaya pelemahan melalui prosedur kelengkapan dokumen istimewa yang disusun joki (ASN,red) atas kerjasama dengan kontraktor tertentu. 

"Jadi percuma ikut lelang sekalipun kita mengikuti proses dan memenuhi kelengkapan berkas. Karena ada upaya menggagalkan dokumen kita, dengan membandingkan dokumen kontraktor pilihan yang disusun sendiri oleh pegawai atau joki di ULP," tutur sumber.

Fenomena permainan melalui praktek pengaturan proyek itu, lanjut dia memang agak ribet dan sulit dilacak lembaga penegak hukum, sekalipun menggunakan jasa auditor forensik. Karena tampaknya begitu rapi dan seolah-olah tanpa masalah. Penegak hukum hanya akan bisa melacak unsur kolusi penyusunan dokumen dan permainan menentukan pemenang tender dengan pendekatan komparasi administrasi (dokumen). "Hadirkan dokumen perusahaan pemenangan dan perusahaan yang kalah. Di sana akan ditemukan angka penawaran.  Siapa yang diloloskan akan ketahuan di situ," papar sumber. 

Sebelumnya, tengara mafia proyek di sarang Unit Lelang Proyek Dinas Pekerjaan Umum Pemkot Manado mendapat  perhatian publik. Pemerhati infrastruktur pemerintah Fery Maliki mendesak Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Sulut untuk meneliti signal permainan administrasi di internal ULP. Maliki meminta penyidik Polda mengaudit forensik untuk memastikan perubahan jejak digital pelelangan proyek di ULP. 

Fenomena kegaduhan di ULP yang dipicu dugaan permainan administrasi pelelangan yang dilancarkan segelintir pejabat Dinas PU Manado, menurut Maliki bukan hal baru. "Dari dulu, di ULP itu terjadi pergeseran kepentingan. Ada saja cela yang dipakai pejabat untuk meloloskan kontraktor titipan dan menggencet administrasi kontraktor yang sudah lengkap," singgung Maliki, kepada KOMENTAR.ID, Jumat (17/7/2020), di Manado.

Pekan lalu, diberitakan Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kota Manado diambang kehancuran. Aroma rekayasa tender proyek kian tercium semenjak organisasi perangkat daerah ini dipimpin Marcos Kairupan.

Data masuk ke redaksi, terlihat pemandangan janggal dalam statistik perusahaan pemenang tender. Di mana ada satu perusahaan menang dengan mendapat dua hingga tiga paket proyek sekaligus.

CV Mitra Karya sudah mengajukan keberatan melalui fase sanggahan ke ULP Kelompok Kerja Pemilihan Pekerjaan Kontruksi 6 Pemkot Manado. 

Dalam sanggahan, CV Mitra Karya dengan Direktur Yeryek Makasudede menyanggah hasil lelang proyek Normalisasi Anak Sungai Simpony Tuminting yang menetapkan CV Altraco sebagai pemenang.

“Kami heran karena yang menjadi alasan dari pokja untuk menggugurkan perusahaan kami yaitu pada tahapan klarifikasi teknis, peserta tidak dapat mengklarifikasi kebenaran pengalaman personil yang dicantumkan pada daftar riwayat hidup. Berdasarkan klarifikasi itu, penawaran digugurkan,” tulis CV Mitra Karya dalam dokumen sanggahannya.

CV Mitra Karya pun menantang ULP melalui pokja untuk memberikan informasi mengenai tenaga teknis pelaksana saluran irigasi yang dipakai perusahaan pemenang tender, baik nama pelaksana dan dokumen pendukung yang menyangkut nama tersebut.

Di satu sisi, aroma busuk rekayasa proyek di ULP Manado, ternyata juga telah dicium Badan Anggaran DPRD Manado. 

Makanya tak heran bila Kairupan dibuat babak belur dalam pembahasan, Kamis (09/07/2020).

“Banyak sekali laporan dan aduan masuk ke kami. Ada perusahaan yang sudah lengkap dokumen, penawarannya bagus, tapi tidak menang. Justru yang menang yang tidak sesuai,” ujar Legislator Bambang Hermawan dalam pembahasan Ranperda Pertanggung Jawaban Pelaksanaan APBD Kota Manado TA 2019, Kamis (09/07/2020).

Sejumlah Anggota Banggar DPRD Manado, seperti Jean Sumilat, Jurani Rurubua, Jeane Laluyan, juga berpendapat serupa. Tiga legislator ini bahkan silih berganti menyorot kinerja ULP.

“Harusnya perusahaan yang layak menang, dimenangkan. Jangan ada praktik lain di ULP. Kalau praktik busuk dibiarkan pasti akan berimbas pada pekerjaan proyek di lapangan,” beber Bambang.

Menanggapinya, Kepala Bagian Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kota Manado Marcos Kairupan, membantah. 

“Kami bisa menjamin proses tender yang dilakukan sudah sesuai aturan dan dilaksanakan dengan baik,” jawab Marcos. (*)