Soal Tunjangan 24 Tenaga PLP, ARUN Pidanakan Pimpinan Politeknik Manado -->
Cari Berita

Advertisement

Translate

Berita Pilihan

Soal Tunjangan 24 Tenaga PLP, ARUN Pidanakan Pimpinan Politeknik Manado

editor: hut_kamrin
Senin, 15 Juni 2020

Alfrets Ingkiriwang, Ketua Investigasi ARUN Sulut. Foto: Istimewa
Manado, KOMENTAR.ID -- 
LSM Advokasi Rakyat untuk Nusantara (ARUN) meminta Polda Sulut menindaklanjuti dua obyek laporan dugaan korupsi dan penyalahgunaan jabatan di Politeknik Manado.

Laporan pada 5 Juni 2020 ke Polisi Daerah Sulawesi Utara, menurut Ketua Investigasi LSM ARUN Alfrets Inkiriwang, berkaitan dengan dugaan penyelewengan tunjangan tenaga Pranata Laboran Pendidikan (PLP) dan korupsi melalui kejahatan dalam jabatan kegiatan penelitian.

Ingkiriwang menjelaskan, sebanyak 24 tenaga PLP tidak menerima tunjangan sejak tahun 2017 sampai bulan Juni 2020.  Potensi penyelewengan sebesar Rp 604.800.000. 

"Miris, nasib tenaga PLP Politeknik Negeri Manado sebanyak 24 orang yang dengan disiplin dan penuh dedikasi melaksanakan tugas tetapi tidak diberikan haknya.  Perlu disampaikan bahwa terdapat 4 orang tenaga PLP Politeknik Negeri Manado yang telah dipenuhi haknya melalui Rapel walaupun sempat tertunda," tutur Ingkiriwang, Sabtu (13/6/2020), di Manado.

Ia membandingkan dua PTN lain yakni Universitas Sam Ratulangi dan Universitas Negeri Manado yang tidak pernah menunda pembayaran tunjangan tenaga PLP.

Padahal jelas Ingkiriwang, Politeknik Negeri Manado adalah pendidikan tinggi vokasi yaitu perguruan tinggi yang mengedepankan praktikum. Mata kuliah praktek lebih banyak dibandingkan dengan perguruan tinggi lainnya.

Pada bagian lain, ARUN juga memidanakan oknum pimpinan Politeknik Negeri Manado berkaitan dengan anggaran penelitian penugasan dengan potensi kerugian negara sebesar Rp600.000.000.

Menurut para dosen sekaligus peneliti Politeknik Negeri Manado yang tidak bersedia disebutkan namanya, mekanisme penetapan pemenang tim peneliti dalam Skema Penelitian Penugasan mengherankan. Investigasi ARUN memperlihatkan, Surat Keputusan Penetapan tertanggal 13 Maret 2020. Sedangkan surat untuk pemaparan proposal penelitian tertanggal 19 Mei 2020.  "Sungguh terdapat kejanggalan pada mekanisme penelitian penugasan dimana SK ditetapkan terlebih dahulu, baru dilakukan pemaparan proposal," singgung dia.

Lanjut dia, keputusan pemenang Penelitian Penugasan yang dananya paling besar di Politeknik Negeri Manado dilakukan sesuai mekanisme seperti pada skema penelitian yang lain seperti Skema Unggulan Program Studi  dan Skema Terapan yang dilakukan dengan mekanisme pemaparan proposal, seleksi, kemudian menetapkan SK Tim Peneliti yang dinyatakan lolos.

Dana penelitian skema Penelitian Penugasan adalah Rp150.000.000 rupiah per judul. Lalu Skema Penelitian Wajib sebesar Rp3.000.000 per judul. Sementara, Skema Penelitian Ungggulan program studi Rp10.000.000 dan dana Penelitian Terapan Rp50.000.000. 

Terpisah, Jubir Politeknik Manado Danny Oroh meminta pihak pelapor untuk membuktikan status 24 orang yang disebutkan di atas. "Apa benar mereka itu PLP? Menjadi PLP itu ada mekanismenya. Sampai statusnya mendapat SK," ujar Oroh. (***)