Mahasiswa Unsrat Tuntut Keringanan Uang Kuliah selama Pandemi Covid-19 -->
Cari Berita

Advertisement

Translate

Berita Pilihan

Mahasiswa Unsrat Tuntut Keringanan Uang Kuliah selama Pandemi Covid-19

editor: hut_kamrin
Minggu, 31 Mei 2020

Universitas Sam Ratulangi, Manado. Foto: Dok.KOMENTAR.ID
Manado, KOMENTAR.ID -- 
Aliansi mahasiswa Universitas Sam Ratulangi (Unsrat) Manado menuntut pembebasan Uang Kuliah Tunggal (UKT), terhitung semester ganjil 2020-2021. Tuntutan mahasiswa yang tergabung di puluhan organisasi kampus itu berkaitan dengan dampak pandemi Covid-19 yang menggerus pendapatan ekonomi.

"Penyebaran pandemi Covid-19 makin 
signifikan. Berdampak di berbagai sektor, termasuk pendidikan. Wabah memukul semua sendi kehidupan, pun pencaharian keluarga, orang tua dan pihak yang membiayai pendidikan mahasiswa," ungkap Pascal Toloh, personil Aliansi Mahasiswa Unsrat, Minggu (31/5/2020), di Manado. 

Mahasiswa mengutarakan, bias pandemi juga menurunkan aktifitas kampus, yang secara otomatis anggaran operasional baik akademik, kemahasiswaan, dan umum tidak terpakai secara maksimal.

Sehingga kata Pascal, tidak adil dan proporsional apabila kebijakan UKT semester depan tidak berubah. Mengingat Perguruan Tinggi Negeri termasuk Unsrat, secara berkala mendapatkan Anggaran BOPTN (Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri) yang bersumber dari APBN. 

"Sumber dana APBN itu diharapkan dapat menopang pembiayaan kegiatan operasional universitas selama pandemi, dan tidak lagi menunggup pembayaranUKT secara penuh dari mahasiswa," ungkap Pascal melanjutkan isi aspirasi tertulis mahasiswa. 

Dalam penjelasannya, kebijakan keringanan UKT, dapat merujuk pada Permenristekdikti Nomor 39 Tahun 2017 tentang Biaya Kuliah Tunggal dan Uang Kuliah Tunggal pada Perguruan Tinggi Negeri di Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi. Pasal yang bersinggungan langsung dengan permintaan mahasiswa, yakni pasal 5 yang berbunyi;

1) Pemimpin PTN dapat memberikan keringanan UKT dan/atau melakukan penetapan ulang pemberlakuan UKT terhadap mahasiswa apabila terdapat: 
a. ketidaksesuaian kemampuan ekonomi mahasiswa yang diajukan oleh mahasiswa, orang tua 
mahasiswa, atau pihak lain yang membiayainya; dan/atau 
b. perubahan data kemampuan ekonomi mahasiswa, orang tua mahasiswa, atau pihak lain yang membiayainya. 

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian keringanan UKT dan/atau penetapan ulang 
pemberlakuan UKT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh Pemimpin. 

Pascal melanjutkan, dalam siaran pers Nomor 052/SP/MRPTNI/V/2020, Majelis Rektor Perguran Tinggi Negeri 
Indonesia telah mengeluarkan anjuran perubahan kebijakan UKT, di masa pandemi. 

Pada angka 1 menyatakan: 
“Bahwa para pimpinan perguruan tinggi merasa sangat prihatin dan berempati, serta 
membuka diri dalam membantu menanggulangi masalah-masalah yang dihadapi para 
mahasiswa dan keluarganya, yang secara langsung terdampak sumber perekonomian, 
sehingga sulit memenuhi kewajiban Uang Kuliah Tunggal (UKT), yaitu melalui kebijakan 
sebagaimana diatur dalam Pasal (6) Permen Dikti No. 39/2017, tentang perubahan UKT. 

Untuk itu, kebijakan berupa; pembebasan sementara, pengurangan, pergeseran klaster, pembayaran mengansur, dan penundaan pembayaran UKT agar dilaksanakan melalui permohonan perubahan dengan menyertakan data pokok tentang perubahan kemampuan ekonomi mahasiswa. Perlu difahami pula bahwa, dampak Pandemi Covid-19, tidak hanya kepada mahasiswa saja, tetapi juga kepada sivitas akademika lainnya termasuk dosen dan tenaga kependidikan, dan bahkan pada pengelolaan perguruan tinggi secara umum, sehingga kebijakan tentang UKT sebagaimana disebutkan di atas, diserahkan sepenuhnya kepada pimpinan perguruan tinggi dan diharapkan tidak menggangu penyelenggaraan proses pembelajaran di perguruan tinggi dengan berbagai aktifitas pendukungnya.” 

"Siaran pers Majelis Rektor Perguruan Tinggi Negeri Indonesia tersebut, merupakan itikad 
baik bagi mahasiswa terdampak pandemi, sehingga sudah seharusnya pihak universitas menindaklanjuti anjuran tersebut," tegas mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat tersebut.

Lanjut Pascal, isi tuntutan detil Aliansi Mahasiswa Unsrat kepada Rektor Universitas Sam Ratulangi mengeluarkan kebijakan sebagai 
berikut:

1. Keringanan UKT berdasarkan Permenristekdikti No. 39 Tahun 2017 tentang; Biaya Kuliah Tunggal dan Uang Kuliah Tunggal pada Perguruan Tinggi Negeri di Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, berupa: pembebasan sementara dan/atau pengurangan dan/atau pergeseran klaster dan/atau pembayaran meng-ansur dan/atau penundaan pembayaran UKT.

2. Penyederhanaan mekanisme keringanan UKT yang dapat memudahkan mahasiswa di tengah keadaan pandemi saat ini.

3. Transparansi penggunaan anggaran UKT semester genap TA. 2019/2020 dan perencanaan penggunaan anggaran UKT semester gasal TA. 2020/2021. 

4. Transparansi Kebijakan Cluster UKT bagi Mahasiswa Baru tahun 2020. 

5. Pembebasan UKT bagi mahasiswa tingkat akhir yang mengalami kendala dalam  penyelesaian tugas akhir/skripsi akibat pandemi Covid-19. 

6. Perpanjangan masa studi 1 semester bagi angkatan 2013, sebagaimana anjuran Dirjen Dikti Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dalam surat No:302/E.E2/KR/2020 tertanggal 31 Maret 2020.

Mahasiswa berharap, Rektor Universitas Sam Ratulangi Manado dapat mengambil kebijakan atas aspirasi ini. "Agar pemaknaan filosofi Sitou Timou Tumou Tou dapat kami rasakan di tengah keadaan sulit ini," tandas Pascal. (***)