DPRD Boltim Paripurnakan LKPJ Tahun Anggaran 2019 Sekaligus Penyampaian Dua Ranperda Inisiatif -->
Cari Berita

Advertisement

Translate

Berita Pilihan

DPRD Boltim Paripurnakan LKPJ Tahun Anggaran 2019 Sekaligus Penyampaian Dua Ranperda Inisiatif

editor: dax_dacko
Kamis, 14 Mei 2020

Bupati Boltim Sehan Landjar saat membawakan sambutan dalam paripurna. (daud timpal/komentar.id)

BOLTIM- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bolaang Mongondow Timur (Boltim) menggelar Rapat Paripurna terhadap Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Kepala Daerah Tahun Anggaran 2019, Rabu (13/05/2020).

Dalam paripurna itu, turut dilakukan Penyampaian Dua Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Inisiatif DPRD tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan dan Pemberdayaan Tenaga Kerja Lokal di Kabupaten Boltim.

Ketua DPRD Boltim Fuad Landjar SH yang memimpin rapat paripurna mengatakan, untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik sebagaimana yang diamanatkan undang-undang, maka pihak legislatu telah melakukan pembahasan terhadap LKPJ 2019 yang sebelumnya sudah diserahkan.

Bupati Sehan Landjar dan Ketua DPRD Boltim Fuad Landjar. (daud timpal/komentar.id)

“Sebagaimana yang diamanatkan undang-undang LKPJ kepala daerah yang direkomendasikan harus dibahas secara internal oleh DPRD. Hal ini sudah dilakukan sebagai bentuk perbaikan yang lebih baik dalam penyelenggaraan pemerintahan,” sebut Fuad.

Disamping itu, lanjut Fuad, untuk dua ranperda inisiatif legislatif, yakni tanggung jawab sosial perusahaan dan pemberdayaan tenaga kerja lokal, adalah sebagai upaya untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan juga fungsi melestarikan lingkungan hidup adalah merupakan hal yang utama dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Dalam pelaksanaanya, perlu melibatkan semua pihak termasuk perusahaan.

“Sinergitas pemerintah daerah dan perusahaan merupakan syarat utama dalam upaya pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan. Dapat dirasakan secara optimal oleh seluruh masyarakat. Demikian juga dengan pemberdayaan tenaga kerja lokal mempunyai peranan yang sangat penting dalam rangka pembangunan dan kemajuan daerah,” tutup Fuad seraya mengharapkan pemberdayaan tenaga kerja lokal dapat meningkatkan daya saing dan kompetensi sehingga dapat bersaing di era global.

Semantara itu Ketua Bapemperda  Richi Adji Ali, ikut membacakan kedua ranperda tersebut. Dia juga ikut memberikan apresiasi kepada teman teman legislatif yang ikut memperjuangkan program kerakyatan meski dalam situasi pembatasan akan dampak Covid-19.

Sekda Boltim Ir Sonny Warokka mengikuti paripurna. (daud timpal/komentar.id)

Selain itu Richi Haji Ali juga ikut memberikan apresiasi kepada Kepala Daerah yaitu Bupati Boltim Sehan Landjar SH yang tampil dengan berani 'mendobrak' sekat dengan mengoreksi birokrasi Kementrian RI hanya untuk menyuarakan kepentingan rakyat Boltim yang lebih besar. Tidak hanya itu, dia meminta agar Pemda melakukan regulasi mengatur pengelolaan dalam peningkatan produktifitas.

Sementara, Bupati Sehan Landjar SH dalam sambutanya mengatakan penyampaian LKPJ kepala daerah adalah demi optimalisasi kinerja Pemda Boltim. Sehingga apa yang menjadi rekomendasi DPRD dapat dilaksanakan dengan baik.

“Apa yang kita lakukan bersama ini sinergitas antara eksekutif dan legislatif sudah membuahkan hasil yang sangat baik. Di mana, Pemda Boltim untuk kali ketujuh mendapat apresiasi dwngan predikat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI perwakilan provinsi Sulawesi Utara. Hal ini menunjukkan keinginan kita semua melakukan yang terbaik, untuk kesejahteraan seluruh masyarakat sudah layaknya menjadi kewajiban kita semua ” jelas Landjar.

Suasana paripurna berlangsung aman dan lancar serta menerapkan aturan physical distancing. (daud timpal/komentar.id)

Bupati menanggapi Ranperda inisiatif DPRD Boltim, bertujuan untuk peningkatan ekonomi dan adanya kepastian hukum bagi tenaga kerja lokal di daerah.

“Tentunya saya sebagai kepala daerah merasa bangga dengan pihak legislatif sebagai mitra kerja terus berupaya untuk kemajuan daerah ini. Harapan saya agar ketika kedua Ranperda sudah disetujui untuk ditetapkan sebagai Perda maka susah menjadi kewajiban pula Organisasi Perangkat Daerah untuk segera menyosialisasiman kedua perda tersebut.” sebut Bupati.

Ikut hadir dalam rapat Paripurna istimewah tersebut antara lain Wakil Bupati Boltim Drs Rusdi Gumalangit, wakil ketua Medi Lensun ST Muhamad Djabir sejumlah anggota DPRD, Sekwan Ade Herly Mokoginta SE dan para kabag, Asisten I, II dan III serta para kepala SKPD.

Menariknya, sebelum memasuki ruangan rapat paripurna, semua melewati proses pemeriksaan suhu badan sesuai standar protab covid 19 dengan metode  jaga jarak atau sosial distancing.

(dax/advertorial)