Catatan Advokat Sofyan Yosadi Soal Kebijakan Pencegahan Covid-19 di Manado -->
Cari Berita

Advertisement

Translate

Berita Pilihan

Catatan Advokat Sofyan Yosadi Soal Kebijakan Pencegahan Covid-19 di Manado

editor: hut_kamrin
Selasa, 26 Mei 2020

Sofyan Jimmy Yosadi SH, Advokat dan budayawan. Foto: Istimewa

Manado, KOMENTAR.ID --
Kebijakan dan payung hukum penanganan dan pencegahan Covid-19 Manado sering tak luput dari kontroversi. Beragam respon bermunculan di masyarakat. Tentang payung hukum, berikut catatan  advokat dan budayawan Sofyan Jimmy Yosadi SH:

Sejak kemarin hingga pagi ini, saya membaca informasi dari berbagai media massa baik media online maupun media cetak hingga viralnya informasi tersebut di media sosial dan puluhan WAGroup yang saya ikuti. Bahkan hingga dini hari, masih terjadi diskusi hangat di WAG tokoh agama Sulut. Masih banyak hal yang belum jelas dan multi tafsir. Apalagi ini menyangkut kebijakan publik. 

Kita semua tahu bahwa saat ini wabah  Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) telah dinyatakan oleh Organisasi Kesehatan Dunia World Health Organization (WHO) sebagai pandemic global. Semua negara di seluruh dunia kewalahan menghadapi serangan virus ini. Ibarat "berperang" menghadapi musuh yang tidak kelihatan dan sangat lihai.

Republik Indonesia yang kita cintai juga demikian. Sejumlah regulasi diterbitkan. Berbagai UU dianggap belum cukup memadai. Keunikan letak geografis sebagai negara kepulauan dan berbagai hal lainnya dipertimbangkan secara komprehensif. Untuk itu, saya tetap menaruh kepercayaan kepada pemerintah hingga saat ini. 

Walaupun punya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan serta berbagai regulasi lainnya namun dengan segala pertimbangan demi melindungi seluruh warga negara sebagaimana amanat Konstitusi maka Pemerintah Indonesia berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) telah menyatakan COVID-19 sebagai kedaruratan kesehatan masyarakat yang wajib dilakukan upaya penanggulangan. 

Melihat dinamika dan situasi hari demi hari maka sejumlah regulasi diterbitkan pemerintah dengan tujuan  agar bisa menertibkan masyarakat dan secepatnya memutus mata rantai penyebaran virus Covid-19.

UU Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pengesahan dan Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Keuangan untuk Penanganan Pandemi Covid-19 (Lembaran Negara tahun 2020 no. 134, tambahan Lembaran Negara no. 65).

Peraturan Pemerintah RI No. 21 tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam rangka penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) yang ditetapkan di Jakarta pada tanggal 31 Maret 2020 oleh Presiden Joko Widodo (Lembaran Negara Tahun 2020 No. 91 Tambahan Lembaran Negara No. 6487).

Peraturan Menteri Kesehatan No. 9 tahun 2020 tentang Pedoman PSBB dalam rangka Percepatan Penanganan COVID-19 ditetapkan di Jakarta pada tanggal 3 April 2020 oleh Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto. Permenkes 9 tahun 2020 tentang Pedoman PSBB dalam rangka Percepatan Penanganan COVID-19 diundangkan di Jakarta pada tanggal 3 April 2020 oleh Dirjen PUU Kemenkumham RI Widodo Ekatjahjana. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 326).

Adapun soal PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar) yang saya pahami adalah : 

(PP No. 21 tahun 2020) : 

Pasal 4 
(1) Pembatasan Sosial Berskala Besar paling sedikit
meliputi:
a. peliburan sekolah dan tempat kerja;
b. pembatasan kegiatan keagamaan; dan/atau
c. pembatasan kegiatan di tempat atau fasilitas
umum.
(2) Pembatasan kegiatan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf a dan huruf b harus tetap
mempertimbangkan kebutuhan pendidikan,
produktivitas kerja, dan ibadah penduduk.
(3) Pembatasan kegiatan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf c dilakukan dengan memperhatikan
pemenuhan kebutuhan dasar penduduk.

Pasal 5
(1) Dalam hal Pembatasan Sosial Berskala Besar telah
ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan
urusan pemerintahan di bidang kesehatan,
Pemerintah Daerah wajib melaksanakan dan
memperhatikan ketentuan sebagaimana diatur
dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018
tentang Kekarantinaan Kesehatan.
(2). Pembatasan Sosial Berskala Besar sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan secara
berkoordinasi dan bekerja sama dengan berbagai
pihak terkait sesuai dengan ketentuan peraturan
perundangan-undangan.


Peraturan Menteri Kesehatan No. 9 tahun 2020

Pasal 13 : 

1. Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar meliputi:

a.  Peliburan sekolah dan tempat kerja ;
b. pembatasan kegiatan keagamaan ;
c. pembatasan kegiatan di tempat atau fasilitas umum ;
d. pembatasan kegiatan sosial dan budaya ;
e. pembatasan moda transportasi ; 
dan
f. pembatasan kegiatan lainnya khusus terkait aspek pertahanan dan keamanan.

Selanjutnya, masih di Pasal 13 dijelaskan lebih lanjut : 

10. Pembatasan moda transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dikecualikan untuk:
a. moda transpotasi penumpang baik umum atau pribadi dengan memperhatikan jumlah penumpang dan menjaga jarak antar penumpang ; dan
b. moda transpotasi barang dengan memperhatikan pemenuhan kebutuhan dasar penduduk.

Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Utara, demi untuk penertiban masyarakat dan menghadapi pandemi global wabah virus Covid-19 kemudian menerbitkan regulasi yakni Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 8 Tahun 2020 tentang Optimalisasi Pencegahan Penyebaran corona virus disease 2019 (OPP Covid-19) di Sulut pada tanggal 14 April 2020.

Khusus berkaitan dengan informasi yang beredar saat ini dan ramai ditanggapi masyarakat, berkaitan dengan mulai akan diterapkannya kebijakan pemerintah Kota Manado mulai besok tanggal 27 Mei 2020 hingga tanggal 10 Juni 2020 (selama 15 hari) menurut saya banyak hal belum jelas. 

Apakah kebijakan pemerintah Kota Manado dalam prakteknya sudah mulai menerapkan PSBB ? Jika iya, apakah sudah menaati aturan hukum yang ada misalnya dengan seijin Menteri Kesehatan ? Apakah kebijakan ini sudah berkoodinasi dengan Gubernur Sulut ?

Sesungguhnya, Saya sangat mendukung berbagai upaya pemerintah baik pemerintah pusat, pemerintah Provinsi Sulawesi Utara hingga pemerintah Kabupaten Kota se Sulawesi Utara, demi menghadapi pandemi global Covid-19. Apapun kebijakan pemerintah demi kebaikan bersama, demi tertibnya masyarakat terutama demi alasan kemanusiaan menghadapi pandemi global Covid-19 maka wajib didukung.

Maka, dengan segala rasa hormat saya kepada Walikota dan Wakil Walikota Manado, Sekda Kota Manado serta jajaran pemerintah kota Manado, karena ini menyangkut kebijakan publik maka sebagai warga negara yang baik demi itikad baik serta amanat profesi Advokat, perkenankan saya memberikan usul saran karena banyak hal yang harus dijelaskan dan lebih maksimal sosialisasinya hingga tidak multi tafsir. 

Apakah kebijakan ini sudah jelas dasar hukumnya ? 
Jika melihat salah satu komentar pejabat pemerintah kota Manado bahwa kebijakan ini sebenarnya hanya melaksanakan Pergub No. 8 tahun 2020, jelas hal ini belum cukup komprehensif bahkan terkesan bias dan sumir.

Usul saran saya, karena menyangkut kebijakan publik maka Pemerintah Kota Manado wajib memberikan penjelasan kepada masyarakat : 

1. Apakah kebijakan ini sudah melalui tahapan regulasi hukum ? Sudah ditetapkan melalui Peraturan Walikota Manado atau melalui SK Walikota Manado ? Atau aturan hukum lainnya ?
2. Jika "hanya" melaksanakan Pergub Sulut No. 8 tahun 2020 harus dijelaskan secara tegas oleh pemerintah kota Manado. Kemudian implementasinya dan tehnisnya bagaimana ?

Kalau hanya penjelasan kepada media bahwa akan mulai diterapkan kebijakan tersebut tanpa dasar hukumnya maka ibarat pengumuman biasa tentang sesuatu, tidak punya landasan hukum dan bukan sebagai norma hukum yang mengatur kewenangan, hak & kewajiban dan lain-lain maka jelas multi interpretasi di lapangan. 

Jika jelas dasar hukumnya maka ada sanksi, dan sanski yang bisa ditimbulkan dari pelanggaran norma atau regulasi ini bersifat tegas, mengikat dan memaksa. masyarakat akan patuh.

Hal terpenting adalah Penegakan aturan itu yang akan menjadi kunci.  Apakah peraturan yang dibuat betul-betul dipatuhi atau malah berakhir seperti sebuah "anekdot" bahwa aturan dibuat untuk dilanggar.  Penegakan aturan yang benar akan menciptakan kedisiplinan serta ketaatan terhadap aturan. 

Bahkan, saya melihat dari sejumlah protes dan tanggapan hingga masyarakat terbelah, ada juga permohonan dari teman-teman jurnalis yang setiap hari bolak balik masuk keluar kota Manado agar mereka diberi dispensasi juga beberapa komunitas lain. Andai penerapan kebijakan ini ada dispensasi atau pengecualian maka jelas ada ketidak-adilan. Karena masyarakat yang lain akan menuntut hal yang sama. 

Setidaknya, jika membuat kebijakan atau aturan jangan sampai bias dan bertentangan dengan aturan yang lebih tingi  

Kedua, soal tehnis pelaksanaannya andai sudah benar regulasi tersebut jelas dasar hukumnya apalagi sudah melibatkan Tim gabungan dari Dinas Kesehatan, Dinas Perhubungan,  kepolisian hingga tentara (TNI AD, TNI AU, TNI AL) seperti halnya penerapan PSBB (regulasi soal ini silahkan dibaca lagi secara komprehensif) maka perlu diperhatikan soal frasa "surat keterangan kesehatan (rapid test)".

1. Soal surat keterangan kesehatan (Rapid test) apakah suatu kewajiban maka perlu landasan hukumnya karena jelas ada pos jaga yang melibatkan tim gabungan hingga TNI. Jika tidak ada landasan hukumnya maka akan dilanggar hingga terjadi debat soal aturan hukum.
2. Jika benar sudah ada regulasi hukumnya maka pemerintah perlu gencar sosialisasi soal surat kesehatan Rapid Test tersebut bisa didapatkan secara gratis. Dimana dan bagaimana mendapatkannya. Perlu bekerjasama berkomunikasi dengan pemerintah kabupaten kota lainnya terutama yang berbatasan langsung dengan kota Manado seperti Kabupaten Minahasa, Kota Manado, Kabupaten Minahasa Utara dan lain-lain. Masyarakat yang sedang susah jangan dibebani dengan tambahan biaya soal rapid test.
3. Saat pemeriksaan di pos jaga kiranya tetap memperhatikan protap kesehatan dengan menjaga jarak dan tidak terjadi penumpukan kendaraan serta orang. 
4. Di pos jaga lebih menempatkan pendekatan persuasif melayani masyarakat dengan ramah, manusiawi serta edukatif. Karena melibatkan Tim Gabungan jangan terkesan seperti negara dalam keadaan darurat perang. Apalagi jika terjadi perdebatan di pos jaga maka masyakat perlu diberikan informasi secara komprehensif misalnya kebijakan ini jelas dasar hukumnya. 

Usul saran ini sebagai rasa hormat saya kepada pemerintah demi kebaikan bersama. Saat ini semua susah dan kita harus bersama menghadapi kesusahan ini. Kewajiban saya sebagai masyarakat untuk memberikan usul saran bahkan kritik membangun demi penegakan aturan, juga kewajiban profesi saya sebagai Advokat untuk memberikan tanggapan usul saran berdasarkan aturan hukum serta kewajiban saya sebagai rohaniwan untuk membantu pemerintah, memberi nasehat hingga apabila sudah melalui kebijakan maka saya akan membantu sosialisasi kepada umat / jemaat, keluarga, teman & sahabat serta berbagai jaringan komunitas agar regulasi pemerintah ditaati dengan baik. 

Jangan sampai maksud baik pemerintah yang harus kita dukung justru malah bertentangan dengan hukum, rasa keadilan dan hak asasi manusia.

Mari kita melakukan doa bersama tanpa henti, agar kiranya wabah pandemi Virus Covid-19 segera berlalu. Yang sakit disembuhkan dan doa terbaik bagi para dokter, perawat, ahli medis, pegawai dan petugas rumah sakit hingga puskesmas dan tempat perawatan lainnya. 

Salam hormat, 
Sofyan Jimmy Yosadi, SH.
(Advokat, Budayawan, Rohaniwan).