Puluhan Tahun BSG Panen Bunga Pinjaman, Giliran ASN Susah Jawaban Direksi Menyedihkan -->
Cari Berita

Advertisement

Translate

Berita Pilihan

Puluhan Tahun BSG Panen Bunga Pinjaman, Giliran ASN Susah Jawaban Direksi Menyedihkan

editor: hut_kamrin
Sabtu, 25 April 2020

Sony Lela, Anggota DPRD Manado. Foto: Dok, KOMENTAR.ID

Manado, KOMENTAR.ID 

Dalih manajemen Bank Sulut dan Gorontalo (BSG), yang menolak permohonan kepala-kepala daerah mengenai penundaan cicilan ASN meninggalkan kepedihan.

Argumen tentang potensi liquiditas yang dapat memicu penarikan modal, menurut sejumlah kalangan tidak menggambarkan kemampuan manajemen untuk bertahan dalam situasi pelik.

Pun alasan bahwa ASN tidak diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK), mencerminkan kondisi direksi di lingkaran manajemen BSG mengalami krisis kapabilitas untuk meyakinkan OJK tentang keadaan darurat ekonomi masyarakat yang terdampak pandemi Covid-19.

BSG dianggap lembaga yang terlampau tenteram dengan sistem baku perbankan, tanpa kreatifitas membantu ASN hanya untuk beberapa bulan ke depan.

Anggota DPRD Kota Manado Sony Lela menyesalkan pendirian sikap manajemen yang tetap konsisten dengan alam bisnis (bisnis minded), tanpa berinovasi dan menunjukan komitmen bersama negara menyelamatkan dampak buruk ekonomi rakyat termasuk ASN (social minded).

"Bank milik daerah, seharusnya berpihak kepada pemerintah daerah. Apalagi semua tansaksi uang negara di daerah diletakkan di kas bank. Seorang direktur berbicara  tidak ada payung hukum. Karena OJK tidak mengeluarkan aturan tersebut dan hanya mementingkan ratio sehat dan tidak sehat. Seharusnya juga memikirkan pelayanan sejauh mana yang diberikan kepada daerah," tutur Lela kepada KOMENTAR.ID, Sabtu (25/4/2020).

Ia mencontohkan, tahun lalu ada beberapa daerah menarik diri kerjasama dengan BSG. "Tentu bukan tanpa alasan. Pertanyaan kita, apa kontribusi BSG untuk daerah. Seharusnya menjadi pelajaran bagi Direksi BSG," ungkap Lela.

Keputusan BSG menolak permohonan bupati/walikota lanjut Lela, menegaskan bahwa BSG tidak meletakan misi bersama negara membebaskan diri dari wabah Covid-19 sebagai pergumulan bersama.

”Puluhan tahun Bank SulutGo menikmati keuntungan dari uang nasabah dari gaji PNS dan lembaga lain, giliran situasi sulit, jawaban atas permohonan ASN (PNS) hanya berkutat di soal normatif dan hukum bisnis. Padahal banyak BUMN dan BUMD gotong-royong bersama pemerintah agar cepat keluar dari prahara Covid-19.

Bunga kredit pinjaman ASN yang cukup tinggi, sudah dinikmati BSG. Di sini kelihatan BSG tidak peduli dengan Sulut. Kebijakan tersebut ada di tangan Direksi BSG bukan di tangan  OJK," pungkas Lela.

Sebelumnya, diberitaka impian ribuan ASN agar mendapat keringanan angsuran bank dari Bank Sulut-Gorontalo (BSG) terkubur. Bank tersebut menolak surat permohonan keringanan serta penundaan penyetoran pinjaman ASN selama 3 bulan yang diajukan kepala daerah kabupaten/kota ke manajemen BSG.

Direktur Utama (Dirut) Bank SulutGo Jefry Dendeng menjelaskan, ada resiko likuiditas dan kesehatan bank jika usulan keringanan dan penundaan angsuran dipenuhi. Selain itu tidak ada payung hukum yang memungkinkan harapan ASN.

“ASN tidak masuk dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 11 tahun 2020. Hal ini ditegaskan lagi oleh Kepala OJK pusat dan ditegaskan ulang oleh Kepala OJK SulutGo,” jelas Dendeng dalam rapat Pansus LKPJ, Jumat (24/4/2020), di DPRD Sulut.

Ia menerangkan jika likuiditas berkurang, maka tingkat kesehatan bank akan turun. Kondisi ini memicu pemilik dana yang menempatkan dana di Torang Pe Bank, ini bisa menarik seluruh dananya.

"Dana di Bank Sulut itu 75% adalah dana masyarakat, 25% milik pemerintah daerah (pemda). Kalau 75% ini tiba-tiba ditarik, karena ada masalah likuiditas, di saat merugi, banyak nasabah akan menarik dananya di BSG. Sulit mencari nasabah yang mau taruh dana di bank yang merugi. Pada gilirannya BSG akan mengalami kesulitan likuiditas, kemudian tingkat kesehatannya menurun, maka berbahaya buat bank ini. Itu permasalahannya,” papar Dendeng.

***