Legislator Manado Harap Penyaluran Bansos Pemkot Tepat Sasaran -->
Cari Berita

Advertisement

Translate

Berita Pilihan

Legislator Manado Harap Penyaluran Bansos Pemkot Tepat Sasaran

editor: rolly_sondakh
Sabtu, 18 April 2020

Anggota DPRD Kota Manado Mona Kloer SH,MH. (Foto komentar.ID)


Manado, KOMENTAR.ID


Langkah Pemerintah Kota Manado dalam menekan penyebaran Virus Corona atau Covid-19 bagi masyarakat dinilai sudah maksimal. Baik dari sisi teknis maupun non teknis.

Meski begitu, Pemkot kembali menemui persoalan baru soal penyaluran bantuan bagi masyarakat terdampak protokol kesehatan Social Distancing. Masyarakat banyak mengeluhkan soal kesulitan mendapatkan penghasilan akibat tidak bisa melakukan aktivitas di luar rumah.

Anggota DPRD Kota Manado Mona Kloer menanggapi hal tersebut mengatakan, spesifikasi dari penerima bantuan oleh Pemkot kiranya bisa lebih dimaksimalkan dengan memprioritaskan warga yang benar-benar butuh.

"Ini realitas di masyarakat. Karena pasca pengumuman bagi penerima bantuan masyarakat terdampak Covid-19, menimbulkan gejolak yang mempertanyakan kriteria yang tidak pro rakyat," ujar Mona Sabtu (18/04/2020).

Lebih lanjut Ia menambahkan bahwa langkah pemerintah terkait penyaluran bantuan harusnya ada sosialisasi yang tepat, hingga masyarakat paham. "Ini sosialisasi yang lemah. Karena masyarakat sudah bereuforia memasukkan data sesuai yang dimintakan, tapi masih ada yang tidak lolos dengan alasan spesifikasi," tutur Mona.

Mona juga mempertanyakan parameter yang digunakan pemerintah, hingga para buruh sampah tidak masuk dalam kriteria penerima bantuan, padahal menurutnya, buruh merupakan prioritas dan salah-satu ujung tombak dalam penanganan sampah.

"Apa buruh sampah, penerima PKH, Lansia dan buruh lainnya tidak bisa menerima bantuan itu. Tolak ukurnya apa, PKH itu adalah program pemerintah, sedngkan mereka itu termasuk masyarakat yang terdampak," tegas legislator enerjik itu.

Mona sendiri meminta supaya pemerintah jangan menimbulkan kesan membatasi ruang gerak penerima bantuan dengan kriteria yang kaku. "Kriteria ini terlalu kaku dan membatasi ruang gerak. Karena ini hak masyarakat yang merasakan dampak dari protokol kesehatan. Lebih miris lagi kalau benar para lansia dan penerima PKH masuk dalam kriteria itu," tandas personil komisi III DPRD manado itu.

***