MenkumHAM Diminta Sidak Administrasi dan Kinerja Lapas Manado -->
Cari Berita

Advertisement

Translate

Berita Pilihan

MenkumHAM Diminta Sidak Administrasi dan Kinerja Lapas Manado

editor: rolly_sondakh
Jumat, 03 April 2020

Menteri Hukum dan HAM RI Yasona Laoly. (Foto istimewa)


Manado, KOMENTAR.ID


Menteri Hukum dan HAM RI Yasona Laoly diminta menggelar inspeksi ke Lembaga Pemasyarakat (Lapas) Kelas IIA, Manado, Sulawesi Utara. Itu berkaitam dengan keterbukaan dan kejujuran ASN yang mengelola administras termasuk usulan bagi warga binaan yang sudah seharusnya, menjalanlan asimilasi, cuti bersyarat termasuk pembebasan bersyarat. 

Ratusan narapidana Lapas Manado mengeluh melalui keluarga, lantaran pengurusan amburadul di lembaga yang dipimpin Sulistyo Wibowo. Napi yang sudah mengurusi CB dan PB terpaksa menunggu terkatung-katung karena alasan klasik yang cenderung dibuat-buat. 
“Masalah itu dari dulu ada di bagian pengurusan. Salah ketik atau input data, maka kita harus menunggu berbulan-bulan mengikuti sidang Litmas, lalu tunda lagi sidang TTP, lalu tunda lagi CB apalagi PB,” keluh napi melalui keluarga, kepada wartawan, Jumat (3/4/2020). 

Persoalan utama yang menurut napi bahwa administrasi lamban, karena kebiasaan bawahan Sulistyo Wibowo yang kerap masa bodoh dan membiarkan napi putus asa dengan urusan administrasi. Kondisi ini kemudian memicu over kapasitas di Lapas Manado. Kurang lebih 600-an narapidana harus berdesakan dalam kamar saat makan dan tidur. 

“Makanya protokol kesehatan tentang jaga jarak tidak terwujud karena napi berdesakan. Yang sudah harus bebas, tertahan tidak ada kejelasan. Dapat remisi berbulan-bulan tidak berguna semua. Kita tidak mengerti rumus yang dipakai KemenkumHAM sehingga ada-ada saja alasan yang diberi petugas, bahwa napi belum bisa bebas. Cuma di Lapas Manado, remisi yang diterima mubazir dan tidak berguna,” jelas salah satu orang tua napi. 

Keluarga napi meminta Kanwil KemenkumHAM menggeser ASN yang menangani administrasi narapidana ke posisi lain agar tidak menghambat visi dan misi KemenkumHAM RI. 

Sementara itu, Lapas Manado belum menindaklanjuti secara cepat SK MenkumHAM mengelai langkah pencegahan penyebaran Covid-19. 

Menteri Hukum dan HAM Yasona Laoly sudah menerbitkan payung hukum agar lapas dan rumah tahanan segera membebaskan narapidana yang sudah layak menjalani masa hukuman melalui program integrasi. Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor M.HH-19.PK.01.04.04 Tahun 2020 Tentang Pengeluaran dan Pembebasan Narapidana dan Anak melalui Asimilasi dan Integrasi dalam rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19, menjadi payung hukum yang dapat diambil lapas dan rutan se-Sulut. 

(*)