Lewat 14 Hari, KPK, Polisi dan Jaksa Berhak Usut Kerugian Pemkab Talaud -->
Cari Berita

Advertisement

Translate

Berita Pilihan

Lewat 14 Hari, KPK, Polisi dan Jaksa Berhak Usut Kerugian Pemkab Talaud

editor: hut_kamrin
Jumat, 03 April 2020

dr Elly Engelbert Lasut, Bupati Kepulauan Talaud. Foto: Dok. KOMENTAR.ID

Melonguane, KOMENTAR.ID —
Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksan Keuangan (BPK) RI Tahun Anggaran 2013 sampai dengan 2018 memperlihatkan angka kerugian Pemkab Talaud sebesar Rp. 20.364.733.541, 28. Jumlah yang amat fantastis ini, konon merupakan buruknya kinerja kontraktor dan pejabat (ASN) Talaud. 

Dua pihak yang ikut ‘berdosa’ dalam urusan kerugian dan dikenakan tuntutan ganti rugi (TGR), yakni pihak III atau kontraktor sebesar Rp. 12.397.332.493, 98. 

Lalu pegawai/ASN dan pejabat lainnya sebesar Rp7.967.411.047, 30. 

Sesuai mekanisme TGR, batas waktu pengembalian adalah 14 hari sejak perintah kepala daerah setempat. Lewat 14 hari, lembaga penegak hukum berhak mengusut persoalan yang merugikan keuangan negara. “KPK, Polri dan Kejaksaan berwenang mengambilalih ke jalur pidana,” aktifis Sulut, Donny Daniel
Lasut, Jumat (3/4/2020), di Manado. 

Sekalipun situasi negara dalam kondisi menangani Covid-19, tapi kata DDL, penegak hukum dapat memasukan dalam daftar penanganan kasus Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) dan akan bertindak setelah prahara Covid-19 berakhir. 

Sementara itu, Bupati-Wakil Bupati Kepulauan Talaud Elly Engelbert Lasut-Moktar Arunde Parapaga (E2L-MAP) menegaskan, jumlah kerugian harus segera diselesaikan, kalau pihak-pihak tersebut tidak mau berurusan dengan hukum. “Kerugian daerah harus segera dilunasi karena merugikan negara,” tegas E2L, di Melonguane, Jumat (3/4/2020). 

Pengembalian kerugian daerah lanjut E2L, harus diselesaikan dalam jangka waktu 14 hari terhitung mulai tanggal 3 April 2020. 

Bupati pun memerintahkan inspektorat, agar menginformasikan kepada pihak terkait atas kerugian daerah, untuk segera menyelesaikan kerugian tersebut. “Bebas atas kerugian daerah merupakan syarat dalam menduduki jabatan dalam pemerintahan,” tandas E2L. (***)