Lapas Diduga Langgar Social Distancing, Keluarga Napi Desak Copot Kakanwil KemenkumHAM -->
Cari Berita

Advertisement

Translate

Berita Pilihan

Lapas Diduga Langgar Social Distancing, Keluarga Napi Desak Copot Kakanwil KemenkumHAM

editor: rolly_sondakh
Jumat, 03 April 2020

Kantor KemenkumHAM Sulut. (File istimewa)


Manado, KOMENTAR.ID

Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM (KemenkumHAM) sebaiknya jujur terhadap publik dan orang tua ribuan narapidana se-Sulawesi Utara. Itu menyangkut pemberlakuan atau protokol kesehatan yang mewajibkan orang menjaga jarak satu dengan yang lain atau social (physical) distancing. Ditengara, protokol ini dilanggar sejumlah rumah tahanan (rutan) dan lembaga pemasyarakat (lapas), karena warga binaan berdesakan dalam kamar tidur. 

Sumber resmi media dari keluarga tahanan dan narapidana menjelaskan, dalam satu lamar berukuran 6x5 meter, dihuni 15 orang. Kamar yang lebih kecil 3x4 meter dihuni 8 orang. Begitupun kamar panjang berukuran 10x4 meter dihuni 22 orang. 

“Kami menerima informasi anak-anak kami, mereka dibiarkan makan, tidur dan aktifitas lain berdempetan. Tidur sekalipun hampir berpelukan sesama napi. Padahal wajib jaga jarak,” jelas orang tua narapidana, kepada wartawan, Jumat (3/4/2020). 

Hal yang paling menyakitkan keluarga narapidana, adalah kebiasaan buruk pegawai atau ASN di lapas yang kerap menahan berkas pengurusan cuti bersyarat dan bebas bersyarat. Puluhan napi yang seharusnya sudah bebas bersyarat masih tertahan dalam lapas. 

“Pimpinan lapas bilang aman tidak ada pungutan. Tapi kontrol di bawahan tidak jalan. Berkas tertahan. Selalu alasan salah ketik, salah input data, jaringan internet rusak, keluarga sakit. Suka-suka mereka. Nah keadaan over capasity di lapas itu karena pegawai tidak jujur mengurusi administrasi napi. Ada kecenderungan malas urus berkas dan menahan atau mengulur pengurusan,” ujar salah satu keluarga napi Lapas Manado. 

Terhadap fenomena ini, orang tua napi meminta Menteri Hukum dan HAM Yasona Laoly segera mencopot Kakanwil Hukum dan HAM Sulut beserta pimpinan lapas/rutan yang dianggap tidak becus dalam kinerja menjaga hak asasi narapidana. “Kinerja yang tidak mengontrol secara rapi dan ketat di wilayah bawahan, hasilnya over capasity atau kelebihan hunian. Ini pelanggaran,” pungkas orang tua napi yang meminta nama tidak ditulis. 

Kondisi paling memilukan menurut mereka ada di Lapas Manado. Padahal sejak awal pemberlakuan social distancing, mestinya Kanwil KemenkumHAM segera berkoordinasi dengan Direktorat Jenderal KemenkumHAM RI di Jakarta mengenai kondisi riil di masing-masing rutan dan lapas. 

Kenyataannya, Kanwil KemenkumHAM Sulut membiarkan semua UPTD bekerja tanpa arah. 
“Kami menilai lembaga ini tertutup soal hak asasi narapidana. Berita yang keluar selalu aman, aman, aman. Padahal anak-anak tidur berdempetan di kamar,” singgung mereka. 

Sementara itu, Menteri Hukum dan HAM Yasona Laoly sudah menerbitkan payung hukum agar lapas dan rutan segera membebaskan narapidana yang sudah layak menjalani masa hukuman melalui program integrasi. Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor M.HH-19.PK.01.04.04 Tahun 2020 Tentang Pengeluaran dan Pembebasan Narapidana dan Anak melalui Asimilasi dan Integrasi dalam rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19, menjadi payung hukum yang dapat diambil lapas dan rutan se-Sulut. 

(*)