Kurun 14 Hari tak Selesaikan TGR, Elly Lasut Serahkan ke Polisi atau Jaksa -->
Cari Berita

Advertisement

Translate

Berita Pilihan

Kurun 14 Hari tak Selesaikan TGR, Elly Lasut Serahkan ke Polisi atau Jaksa

editor: hut_kamrin
Senin, 06 April 2020

dr Elly Engelbert Lasut, Bupati Kepulauan Talaud. Foto: Dok. KOMENTAR.ID

Melonguane, KOMENTAR.ID —
Bupati Kepulauan Talaud dr Elly Engelbert Lasut (E2L), tegas menyikapi kerugian daerah di Tahun Anggaran (TA) 2013-2018. Usai rapat Senin (6/4/2020), E2L mengisyaratkan pihak yang memicu kerugian sekira Rp20 miliar lebih itu, segera mengembalikan uang negara. “Kami beri waktu 14 hari, terhitung 3 April 2020 kemarin,” tegas E2L, di kantor Bupati Talaud, Senin pagi.

Jika kemudian  tidak dikembalikan, E2L menyerahkan sepenuhnya ke lembaga penegak hukum entah dari unsur Polri, Kejaksaan maupun Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI, untuk mengusut kerugian dimaksud.

Diketahui, manajemen keuangan daerah bocor di tangan pemerintah Kabupaten Kepulauan Talaud, era Bupati Sri Wahyuni Manalip (SWM).

Terdapat kerugian senilai Rp20 miliar yang ditengara dimutilasi kontraktor dan pejabat (ASN). Temuan kerugian daerah itu berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksan Keuangan (BPK) RI Tahun Anggaran 2013 sampai dengan 2018. Total kerugian sebesar Rp. 20.364.733.541, 28.

Adapun pihak yang bertanggung jawab dan dikenakan tuntutan ganti rugi (TGR), yakni pihak III atau kontraktor sebesar Rp.12.397.332.493, 98.

Lalu pegawai/ASN dan pejabat lainnya sebesar Rp7.967.411.047, 30.

Bupati-Wakil Bupati Kepulauan Talaud Elly Engelbert Lasut-Moktar Arunde Parapaga (E2L-MAP) menegaskan, jumlah kerugian itu harus segera diselesaikan, kalau pihak-pihak tersebut tidak mau berurusan dengan hukum. “Kerugian daerah harus segera dilunasi karena merugikan negara,” tegas E2L, di Melonguane, Jumat (3/4/2020).

Bupati pun memerintahkan inspektorat, agar menginformasikan kepada pihak terkait atas kerugian daerah, untuk segera menyelesaikan kerugian tersebut. “Bebas atas kerugian daerah merupakan syarat dalam menduduki jabatan dalam pemerintahan,” tandas E2L. (*)

Peliput: Ato Saranaung