Dugaan Surat Palsu, Oknum Kumtua di Minahasa Tenggara Terancam Dipolisikan -->
Cari Berita

Advertisement

Translate

Berita Pilihan

Dugaan Surat Palsu, Oknum Kumtua di Minahasa Tenggara Terancam Dipolisikan

editor: jandry_kandores
20 April 2020

Pelantikan 97 Hukum Tua di Minahasa Tenggara, 14 Oktober 2019 lalu. (Istimewa/*)

Ratahan, KOMENTAR.ID

Oknum Hukum Tua Desa Pangu Satu Kecamatan Ratahan Timur Kabupaten Minahasa Tenggara, terancam dipolisikan.

Ancaman ini buntut diterbitkannya SK tentang pergantian antar waktu (PAW) empat orang BPD desa tersebut yang, disinyalir kuat tidak sesuai prosedur.

Dimana berdasarkan pasal 20 Permendagri 110 Tahun 2016 tentang BPD menyebutkan, untuk melakukan PAW, harus melalui Musyawarah BPD.

“Kami empat anggota BPD tidak pernah melakukan musyawarah apalagi membuat berita acara tentang usulan PAW, tiba-tiba sudah ada usulan dari hukum tua untuk melakukan PAW. Anehnya pula diduga, berita acara palsu sengaja diterbitkan oleh oknum hukum tua FK alias Fence,” sebut Wakil Ketua BPD Pangu Satu, Tenny Kountur via telepon, Senin (20/04/2020).

"Ini kan aneh, torang ndak pernah musyawarah, tiba-tiba ada berita acara. Kong sapa yang bekeng itu surat?" sambungnya.

Sementara, Ketua BPD Agus Sualang menuturkan, hal tersebut harus menjadi pelajaran untuk semua masyarakat.

"Kalo torang memang harus diganti sebagai BPD, ndak masalah, asalkan sesuai aturan. Makanya hal ini harus menjadi pelajaran buat masyarakat, ini kan negara hukum, jadi semuanya harus sesuai prosedur," tegas mantan Kumtua Desa Pangu Raya yang pernah memimpin Desa Pangu di tiga kabupaten berbeda, yakni Minahasa, Minsel dan Mitra.

Terpisah Praktisi Hukum Sulawesi Utara Maykel Tielung SE SH menjelaskan, dugaan seperti ini bisa dilaporkan ke pihak kepolisian, apalagi terdapat dugaan pemalsuan dokumen berita acara.

"Pemalsuan surat diatur dalam KUHP Pasal 263 dan 264 tentang pemalsuan surat yang diancam dengan pidana penjara delapan tahun,” sebutnya.

Di satu sisi mantan jurnalis ini menilai, persoalan yang terjadi di Desa Pangu Satu bisa menjerat sang kumtua dan BPD yang baru dilantik.

"Kumtua dan BPD palsu bisa dijerat dalam penindakan hukum kalau itu menimbulkan kerugian," tegasnya.

Sayang, hingga berita ini dipublish, Fence selaku Hukum Tua Desa Pangu Satu, belum berhasil dimintai tanggapannya oleh wartawan. Upaya konfirmasi terus dilakukan melalui hubungan telepon.


(kid)