Desa Darunu Siapkan Bantuan Non Tunai sesuai Instruksi Presiden Jokowi -->
Cari Berita

Advertisement

Translate

Berita Pilihan

Desa Darunu Siapkan Bantuan Non Tunai sesuai Instruksi Presiden Jokowi

editor: hut_kamrin
16 April 2020

Reflin Rumengan SH, Hukum Tua Darunu
Manado, KOMENTAR.ID -- Desa Darunu, Kecamatan Wori, Kabupaten Minahasa Utara, merespon instruksi Presiden Jokowi merelokasi dana desa untuk membantu ekonomi warga miskin yang kena dampak Covid-19. Desa tersebut sedang menghitung daftar rencana anggaran biaya (RAB), jenis bantuan sembako dan verifikasi database.

Hukum Tua (kepala desa) Darunu Reflin Rumengan SH menjelaskan, model campur tangan pemerintah itu dalam bentuk bantuan non tunai seperti bahan makanan.

Untuk tahap pertama, saat ini pemerintah desa tengah mendata jumlah keluarga yang berhak menerima bantuan non tunai tersebut.

Syarat yang ditegaskan Reflin, yakni  masyarakat yang sudah terdata dalam Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) tidak lagi menerima bantuan serupa dari dana desa tahun anggaran 2020.

"Sesuai juknis yang dikeluarkan Kementerian Desa, pemerintah mengalokasi 25 persen atau Rp186 juta, untuk pos bantuan non tunai, berupa beras, minyak kelapa, gula pasir, telur," beber Reflin, kepada KOMENTAR.ID, Kamis (16/4/2020), via ponsel.

Ia merinci, total dana Rp186.000.000 itu dibagi tiga bulan. Lebih sedikit dari Rp60.000.000 per bulan akan dipakai untuk membelanjakan rincian bantuan sembako.

Ia menambahkan, semua proses penjaringan data penerima, verifikasi dan rencana distribusi bantuan, dibawah pengawasan Badan Pembangunan Desa (BPD) Darunu. "Kami berkomitmen agar realisasi bantuan ini sungguh-sungguh tepat sasar dan tidak terjadi penggandaan data. Artinya yang sudah masuk PKH dan BPNT tidak lagi didata di sini (bantuan non tunai dari dana desa)," tegas Reflin.

Adapun tujuan utama bantuan stimulus tersebut kata Reflin, agar masyarakat tetap tenang menuruti anjuran pemerintah diam di rumah sampai kondisi benar-benar pulih.

Kepala BPD Darunu Rudy Keni mengatakan, pihaknya terus mengawasi dan menampung aspirasi rakyat, untuk ditindaklanjuti pemerintah desa.
Reflin Rumengan SH bersama Kepala BPD Darunu Rudy Keni. Foto: Istimewa

"Mengenai rencana distribusi bantuan non tunai tahap ini, BPD juga memberikan masukan soal obyektivitas penerima bantuan. Warga yang dapat bantuan adalah yang secara kasat mata betul-betul harus dibantu dengan dana desa," tegas Keni. (***)