Bupati Boltim Tambah 300 Ton Beras untuk Masyarakat, Simak Video Pernyataannya -->
Cari Berita

Advertisement

Translate

Berita Pilihan

Bupati Boltim Tambah 300 Ton Beras untuk Masyarakat, Simak Video Pernyataannya

editor: dax_dacko
Rabu, 15 April 2020

Bupati Boltim, Sehan Landjar. (Tangkapan Layar Video)

Boltim, KOMENTAR.ID

Bupati Bolaang Mongondow Timur Sehan Landjar menambah kuota beras untuk didistribusikan ke masyarakat. Bila sebelumnya dipatok sebanyak 600 ton beras, kini menjadi 900 ton. 

Beras yang dipersiapkan pemerintah ini menurutnya akan dibagikan ke masyarakat sebagai konsekuensi situasi yang ada.

Sehan Landjar mengakui penyaluran bantuan beras dan logistik lainnya mengalami sedikit keterlambatan, namun tidak ada unsur kesengajaan.

“Ini karena adanya penambahan data penerima sehingga pemerintah berupaya menyesuaikan dengan data terbaru,” katanya kepada Komentar.ID di Tutuyan, Boltim, Selasa (13/04/2020) kemarin.

Menurut Bupati yang kini familiar di Tik Tok karena gebrakannya mengusung peti mati keliling kampung ini, jumlah KK penerima adalah sebanyak 28.300 sementara data awal yang masuk adalah 18.357 KK.

“Dalam waktu dekat sudah akan disalurkan. Masyarakat tidak perlu datang, bantuannya akan disalurkan ke rumah masing-masing. Kita akan melibatkan pihak terkait dalam pendistribusian ini,” ungkapnya

Bupati juga menegaskan bahwa, penyaluran bantuan darurat Covid-19 ini dihitung klasifikasi jumlah setiap KK dalam satu rumah.

“Insya Allah tiga hari ini kita akan lanjutkan penyaluran sebanyak 300 ton dengan asumsi satu, dua orang mendapat 15 Kg, tiga empat orang 20 Kg, lima, enam orang 25 Kg, tujuh, delapan dapat 30 Kg, sembilan, sepuluh orang dapat 35 Kg, hingga batas paling tinggi mendapat 40 kg, ditambah dengan sembako lainya berupa minyak goreng, gula pasir, kopi, teh dan ikan kaleng,” tukasnya.


Sekretaris Daerah Kabupaten Boltim Dr Ir Sonny Warokka PhD menambahkan, penyaluran bantuan ini mengacu pada Permendagri Nomor 20 Tahun 2020 berkaitan dengan Covid-19 termasuk recousing anggaran, realokasi anggaran, dan pergeseran anggaran,

***