Bupati Boltim Sempat Naik Pitam karena Aturan BLT Dana Desa Berubah-ubah -->
Cari Berita

Advertisement

Translate

Berita Pilihan

Bupati Boltim Sempat Naik Pitam karena Aturan BLT Dana Desa Berubah-ubah

editor: hut_kamrin
28 April 2020

Sehan Salim Landjar, Bupati Bolmong Timur. Foto: Istimewa
Manado, KOMENTAR.ID -- Bupati Bolmong Timur Sehan Salim Landjar membeberkan alasan dia sempat geram terhadap mekanisme bantuan yang bersumber dari dana desa. Dalam perbincangan dengan KOMENTAR.ID, Senin (27/4/2020), bupati yang disapa Eyang ini mengemukakan langkah pemkab merespon intruksi pemerintah pusat agar menanggulangi dampak Covid-19.

Ia menceritakan, sejak Maret 2020 lalu, pemkab intens sosialisasi protokol kesehatan diam atau kerja dari rumah. Ada trik dan metode yang dipakai untuk meyakinkan masyarakat soal bahaya Covid-19. Eyang tak tanggung-tanggung 'mengancam' warganya dengan delapan peti mati jika keluyuran di luar rumah atau berada di keramaian.

Buntutnya, warga tidak bisa menghasilkan pendapatan dan butuh makan. "Pemkab mau tidak mau harus siapkan sembako untuk rakyat," kata Eyang.

Ia lalu menggelar rapat bersama SKPD dan DPRD, membahas  ketahanan pangan sebagai imbas 'diam di rumah'. Beberapa pekan kemudian, muncul stok beras. Tapi pemkab wajib mengikuti prosedur termasuk pendataan lapangan agar bantuan beras tepat sasar.

Itu sudah termasuk data untuk penerima bantuan dari Kementerian RI. Tapi sayang, mekanisme yang terlalu ribet dan panjang, membuat Eyang bersuara dengan nada tinggi, lantaran sebagian besar calon penerima bansos menuntut percepatan penyaluran karena fenomena kelaparan.

Eyang bersuara melalui video berdurasi 5 menit yang semula diunggah pemilik akun facebook Dacko Dax Timpal. Isi penegasan di video itu cukup keras dan meminta Kementerian Sosial RI dan Kementerian Desa, Pemukiman dan Transmigrasi merevisi mekanisme agar penerima BLT segera menerima bantuan.

Menurut penuturan Eyang yang didapuk sebagai Jubir Corona nasional itu, semula Dana Desa (DD) boleh digunakan untuk penanggulangan dampak Covid-19. Timbul aturan, DD hanya untuk program padat karya tunai. "Tidak boleh dipakai membeli sembako," ujar Eyang.

Kemudian, Kementerian Dalam Negeri menerbitkan aturan yang meminta bupati memerintahkan kepala desa merevisi DD untuk dipakai dalam penanggulangan dampak Covid-19.

Yang lucu dan membingungkan, ada petunjuk mencabut larangan pembelian sembako dari DD. Bahkan, kata Eyang, Mendagri mengatakan, hasil revisi penggunan DD tidak perlu dievaluasi oleh kepala daerah. "Dan ini juga membingungkan," kata Eyang.

Menurut dia, aturan itu menyimpang karena Petunjuk Teknis Pelaksanaan Dana Desa diatur dalam Peraturan Bupati (Perbup).

"Nah, nanti bentuk pertanggungjawabannya  seperti apa pada pemeriksaan BPK tahun 2020 ini. Kita memakai standar yang mana dan seperti apa, ini juga bingung,'' singgung ayah Amalia Landjar itu.

"Jika ini terjadi, maka ini menutup masalah dengan mencari masalah baru lagi," tambah Eyang.

Lantas, datang lagi aturan dari Menteri Sosial RI yang melarang masyarakat penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) mendapatkan bantuan pangan dari pemerintah daerah.

"Nah jika kita menunggu agak lama, sementara yang lapar dan miskin itu terbanyak penerima BLT dan PKH, mereka mau makan apa, hanya karena kesulitan pencairan dari pemerintah pusat," urai Eyang.

Akhir dari keributan Eyang di video itu, istana memerintahkan percepatan penyaluran BLT melalui Kantor Pos dan Himpunan Bank Pemerintah. Eyang bahkan berkomunikasi langsung dengan juru bicara istana dan Kemensos RI via telekonferensi Minggu (26/4/2020).

Hasilnya, 9 juta penerima BLT di Indonesia,  segera mengantongi bantuan imbas mulut Eyang yang dianggap keras. (*)

Peliput: Dacko Dax Timpal/Boltim