Bekas Anggota DPRD dan Pejabat Talaud di Ambang Pidana Korupsi 20 Miliar -->
Cari Berita

Advertisement

Translate

Berita Pilihan

Bekas Anggota DPRD dan Pejabat Talaud di Ambang Pidana Korupsi 20 Miliar

editor: hut_kamrin
27 April 2020

Ilustrasi korupsi. Foto: Google image
Melonguane, KOMENTAR.ID --
Isyarat pemerintah Kabupaten Kepulauan Talaud mengenai potensi pidana bagi pihak yang menimbulkan kerugian negara bakal terwujud. Perintah ganti rugi yang dilontar Bupati Kepulauan Talaud dr Elly Engelbert Lasut (E2L), belum ditanggapi pihak yang dikenai Tuntutan Ganti Rugi (TGR). Padahal pemkab mencatat total kerugian di masa pemerintahan Sri Wahyuni Manalip (2013-2018) sebesar Rp20,3 miliar.

Timbul nama mantan anggota DPRD Talaud berinisial GT yang ditengara ikut terjaring TGR. Pria yang disebut-sebut kolega mantan Sri Wahyuni Manalip ini belum mengembalikan uang negara setelah 14 hari kerja sebagaimana instruksi E2L.

"Dia dan beberapa ASN bisa dipidana karena tidak mengindahkan perintah bupati untuk memulangkan uang negara," ungkap pejabat Pemkab Talaud, Senin (27/4/2020), kepada KOMENTAR.ID.

Bupati E2L sudah memerintahkan ASN dan kontraktor mengembalikan kerugian Rp20,3 miliar ke kas negara.

"Kami beri waktu 14 hari terhitung 3 April 2020," tegas E2L.

Jika tidak dikembalikan, E2L menyerahkan sepenuhnya kepada aparat penegak hukum entah Polri, Kejaksaan atau Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk menuntaskan kerugian dimaksud.

Diketahui kerugian tersebut terungkap dari Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI tahun 2013 sampai dengan tahun 2018. Total kerugian sebesar Rp20.364.733.541,28.

Adapun pihak yang bertanggung jawab atas semua kerugian tersebut, yakni pihak ketiga atau kontraktor sebesar Rp 12.397.332.493,98.

Lalu pegawai/ASN dan pejabat lainnya sebesar Rp7.967.411.047,30.

Terhadap kerugian itu, Ketua PAMI Perjuangan Sulut Jefrey Sorongan mengungkapkan, pihaknya akan membawa persoalan ini ke KPK untuk diteliti sebelum melakukan penyelidikan.

Adapun pertimbangan PAMI Perjuangan, jumlah Rp20,3 miliar adalah angka yang sangat fantastis. "Kami cukup yakin, ini mutilasi berjemaah. Sangat ironis bahwa Talaud yang merupakan daerah perbatasan Nusantara, butuh pembangunan dan anggaran yang banyak, tapi malah salah pakai. Kita akan ajukan ke KPK," ungkap Sorongan.

Peliput: Ato Saranaung/Talaud